Bisnis.com, JAKARTA – Pasokan minyak goreng kemasan sederhana dan premium masih belum normal ke gerai-gerai ritel modern, sehari menjelang implementasi harga eceran tertinggi (HET) baru pada 1 Februari 2022. Pelaku usaha berharap produsen dan distributor bisa segera menjalankan komitmen penyediaan.
"Sampai sekarang pasokan belum normal, mungkin dari 20 juta liter kebutuhan per bulan, hanya 5 persen yang tersalurkan," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey, Senin (31/1/2022).
Roy mengemukakan penyediaan minyak goreng di ritel modern sangat tergantung pada pasokan dari produsen dan distributor. Dia juga menegaskan peritel tidak melakukan praktik penimbunan karena keterbatasan ruang.
"Stok kosong tidak mungkin kami timbun karena ruang terbatas. Lagipula ritel modern rutin jadi sasaran pengawasan," katanya.
Terpisah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengemukakan bahwa kebijakan minyak goreng yang acap kali berubah sama sekali tidak diintervensi oleh pelaku usaha.
"Saya jamin, tidak ada pengusaha yang atur pemerintah. Saya mencoba untuk intervensi pasar sedemikian rupa supaya jangan kacaukan harga," kata Lutfi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Senin (31/1/2022).
Baca Juga
Lutfi mengatakan harga CPO dunia yang tinggi dan berdampak pada harga minyak goreng tidak lepas dari kebijakan Indonesia meningkatkan serapan domestik melalui mandatori biodiesel (B30). Serapan minyak sawit tercatat mencapai 7,34 juta ton untuk biodiesel pada 2021.
Meski demikian, tingginya harga CPO turut dinikmati Indonesia karena berhasil mengantarkan devisa ekspor ke nilai US$35 miliar tahun lalu.
"Jadi ketika saya mau ambil tindakan, itu pelan-pelan. Kita lihat dulu, apakah pengusaha komitmen atau tidak," katanya.
Sebagaimana diketahui, kebijakan terkait pengendalian harga dan pasokan minyak goreng pertama kali ditempuh melalui penyediaan minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000 per liter sebanyak 11 juta liter pada akhir 2021.
Penyediaan itu langsung disiapkan oleh pengusaha secara sukarela dengan realisasi hanya sekitar 5 juta liter. Pemerintah kemudian memutuskan program subsidi minyak goreng kemasan sederhana sebanyak 1,2 miliar liter untuk enam bulan. Dana subsidi bersumber dari BPDPKS dengan alokasi Rp3,6 triliun.
Melalui subsidi itu, harga jual konsumen dipatok Rp14.000 per liter. Belum sempat diterapkan, pemerintah kemudian mengumumkan menambah alokasi subsidi mejadi Rp7,6 triliun untuk penyediaan 1,5 miliar liter minyak goreng berbagai kemasan selama enam bulan dimulai pada 19 Januari 2022.
Lutfi lalu mengumumkan kebijakan anyar setelah melakukan evaluasi atas kebijakan satu harga. Dia mengumumkan DMO sebesar 20 persen dari volume ekspor bagi eksportir CPO, RBD palm olein, dan minyak jelantah. Eksportir juga diwajibkan menetapkan harga khusus bagi pasokan dalam negeri dalam skema DPO dengan harga CPO Rp9.300 per kilogram dan palm olein Rp10.300 per kg.
"Jadi harga yang naik itu saya paksa turun kembali. Kebutuhan minyak goreng kita hanya 5,6 juta kiloliter, itu hanya 10 persen dari produksi CPO kita. Jadi kecil sekali," kata Lutfi.
Lutfi mengatakan eksportir yang tidak menjalankan DMO tidak akan memperoleh persetujuan ekspor. Di sisi lain, penundaan ekspor bakal berdampak pada kualitas produk CPO yang dikirim Indonesia sehinga pelaku usaha disebutnya mau tidak mau harus mematuhi ketentuan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
