Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir meyakini ada pihak tertentu yang mengambil keuntungan pribadi dari tingginya harga minyak goreng di pasaran.
Erick akan melakukan invervensi mulai dari hulu hingga hilir. Pada tahap awal akan dilakukan intervensi sistem penjualan dan pembelian kepala sawit yang dinilai tidak seimbang, baru kemudian mengintervensi harga minyak di pasar.
"Jadi ini jelas harus diintervensi karena pasti di situ ada ketidakseimbangan dan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan,” tutur Erick dalam keterangan resminya, Minggu (30/1/2022).
Dia menegaskan bahwa pemerintah berencana menyiapkan stok minyak goreng dengan jumlah banyak, meski kepemilikan industri kelapa sawit di Indonesia mayoritas dikuasai oleh swasta dan para petani.
“Karena market itu kan berubah, kami makanya ditugaskan 750.000 liter per bulan, padahal yang namanya BUMN cuman punya 4 persen dari seluruh industri kelapa sawit, 56 persen swasta, 40 persen petani, hasil petani nanti dijual ke swasta ataupun BUMN, tapi kita pasti karena 4 persen ya dapatnya 4 persen,” katanya.
Untuk merealisasi hal tersebut, Erick juga memastikan tidak ada ekspor kelapa sawit ke luar negeri, karena pemerintah ke depan tidak ingin ada kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
“Kita intervensi, Menteri perdagangan melarang ekspor selama kebutuhan 9 juta [liter] minyak goreng, 6 juta dan curah 3 juta itulah fungsi pemerintah, itulah fungsi BUMN untuk juga berani membanjiri pasar,” ujarnya.
Erick berpandangan bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tiga disrupsi secara bersamaan dan disrupsi terberat dalam sejarah kehidupan manusia adalah disrupsi digital.
“Disrupsi digital yang tadi saya sampaikan, disrupsi supply chain yang tadi saya sampaikan rantai pasok, ketika harga komoditas naik pasti ada tidak keseimbangan, dan apalagi tetap kita menghadapi yang namanya disrupsi kesehatan, musuhnya tidak kelihatan, datangnya 10 tahun sekali,” tuturnya.
