Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan memimpin forum bisnis terkemuka di dalam rangkaian acara G20, yakni Business Twenty atau B20.
Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kepemimpinan Indonesia dalam B20 juga akan mendorong tiga agenda prioritas yaitu: arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi hijau.
Shinta mengatakan B20 di bawah kepemimpinan Indonesia berkomitmen untuk membuat suatu komitmen dan perjanjian bersama mengenai agenda prioritas tersebut.
"Kita nanti di B20, hasilnya adalah rekomendasi kebijakan yang disampaikan ke pemerintah. Selain itu, kita juga ada legacy dari presidensi G20 berupa hasil atau outcome yang lebih konkret untuk bisa dijalankan sesuai komitmen bersama B20, dalam bentuk pledges dan lain-lain," jelas Shinta kepada Bisnis, Rabu (19/1/2022).
Pada sisi arsitektur kesehatan global, B20 di bawah kepemimpinan Indonesia akan merancang suatu skema pendanaan campuran atau blended finance untuk mendukung ketahanan dan kesiapsiagaan arsitektur kesehatan dunia.
Hal ini sejalan target Presidensi Indonesia untuk mendorong peningkatan ketahanan dunia terhadap ancaman kesehatan global ke depannya, seperti pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi.
Baca Juga
Shinta menyampaikan bahwa B20 berencana untuk membentuk suatu dana kesehatan global (global health fun) hasil kerja sama baik dari dunia usaha, filantropi, pendanaan multilateral, dan pemerintah.
"Ini adalah blended finance konkret yang bisa di-commit atau dijadikan pledge [antara negara-negara B20] untuk bisa dimanfaatkan," jelas Shinta.
Selanjutnya, transformasi digital. Kepemimpinan G20 Indonesia hingga akhir tahun ini akan membentuk suatu gugus tugas khusus untuk digitalisasi. Shinta mengatakan agenda digitalisasi yang akan didorong akan secara keseluruhan mulai dari penyediaan infrastruktur digital di negara-negara anggota.
B20 tahun ini juga akan mendorong agenda peningkatan kewirausahaan digital (digital entrepreneurship), baik kewirausahaan di bidang teknologi digital maupun digitalisasi usaha. Menurut Shinta, kepemimpinan Indonesia tahun ini membawa keuntungan tersendiri untuk mendorong usaha-usaha seperti UMKM di Indonesia agar bisa juga mengadopsi digital.
"Lalu ada hubungannya juga dengan [digital] safety. Kita juga akan membicarakan soal [cybercrime] dan lain-lain. Jadi ini memang topik yang akan cukup diangkat dan akan menjadi isu prioritas tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara G20," ujar Shinta.
Terakhir, transisi energi. Forum bisnis negara-negara dengan kontribusi PDB terbesar dunia ini direncanakan akan membahas seluruh agenda yang berkaitan dengan pembiayaan hingga teknologi untuk beralih ke energi bersih atau hijau.
Tidak hanya soal pembiayaan transisi hijau, Shinta menjelaskan bahwa forum akan membahas hal-hal terkait dengan prinsip ketahanan dan inklusivitas pada transisi energi. Hal ini guna memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk bertransisi dari energi kotor seperti fossil fuel.
"Jadi, kita akan membahas soal global supplies juga. Kalau kita bicara tentang transisi energi, kita bicara juga soal suplai sumber daya globalnya, tersedia atau tidak," tegasnya.
Berkaca dari pro-kontra larangan ekspor batu bara Indonesia dan krisis energi global, Shinta menekankan bahwa transisi energi harus juga memerhatikan ketahanan energi masing-masing negara. Hal tersebut juga sejalan dengan kemampuan masing-masing negara dalam melakukan komitmen transisi energi.
Shinta mengatakan akan mendorong pembahasan terkait dengan akses dan keterjangkauan harga energi bersih atau terbarukan. Dia mengatakan harga energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat luas merupakan aspek penting dalam pembahasan transisi energi pada forum B20.
"Dalam artian, energi bersih ini bisa dimanfaatkan [untuk semua]. Karena, clean energy ini selalu dikaitkan dengan biaya yang lebih tinggi. Maka itu harus diatur," ucapnya.
Selain itu, Indonesia akan mendorong agenda pembahasan tentang pensiun dini PLTU batu bara bersama dengan 19 negara anggota lainnya. Di dalam negeri, pemerintah berencana untuk memensiunkan lebih dini PLTU batu bara untuk mencapai emisi nol 2060. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat biaya yang diperlukan bisa mencapai hingga Rp3.500 triliun.
Adapun, forum B20 dalam masa Presidensi G20 oleh Indonesia akan dimulai pada pertemuan pada 27-28 Januari 2022. Hingga November tahun ini, Shinta menyebut akan ada sekitar 50 pertemuan B20 yang digelar secara hibrida.
Shinta menyebut di tengah kekhawatiran terkait dengan varian Omicorn, maka pertemuan B20 ke depan akan lebih banyak diadakan secara virtual.
"Tapi kemudian harapan kami setelah kuartal pertama sudah bisa dilakukan secara hybrid. Nantinya di main summit maunya fully physical. Jadi, haraan kami semoga pandemi ini bisa cepat terkendali," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
