Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk sektor batu bara. Secara ringkas, konsep BLU pada sektor ini sama dengan fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendukung operasional proyek B30.
Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).
“Rencananya itu akan dilaksanakan kutipan berapa per ton dan dana kutipan itu akan dipakai untuk mendukung dana PLN,” katanya di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Dalam praktiknya nanti, PLN diminta membeli lebih dahulu batu bara pada penambang sesuai harga pasar. Kemudian selisihnya akan dikembalikan dari kutipan BLU pada tiap-tiap perusahaan.
“Perusahaan ini tentu saja ada klasifikasinya. Yang low kalori akan dikenakan berapa per ton, yang high kalori akan ditentukan berapa per ton. Intinya nanti semuanya dikenakan kewajiban itu,” tuturnya.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sempat menyusun usulan pembentukan BLU pada 6 Januari 2022.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa apabila harga pasar batu bara dengan nilai kalori 4.659 kcal/kg senilai US$62 per ton, maka kebutuhan subsidi per tahun ditanggung BLU mencapai US$2,52 miliar.
Menko Marves Luhut sempat menyebutkan bahwa skema itu diharapkan agar masalah pasokan batu bara pada PLTU tidak terjadi lagi.
Selama ini, terjadi disparitas harga yang cukup jauh antara kebijakan beli PLN seharga US$70 per metrik ton dengan harga global sekitar US$150–US$170 per metrik ton.
.jpg?w=300&h=221)
