Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan target vaksinasi booster Covid-19 seiring rencana untuk menggratiskan biayanya bagi seluruh kelompok masyarakat.
Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan langkah itu diambil untuk mengantisipasi alokasi anggaran kesehatan yang relatif rendah sebesar Rp256 triliun atau 9,4 persen dari total belanja negara yaitu Rp2.714,2 triliun.
“Vaksin booster ini sebaiknya dengan skala prioritas dulu disesuaikan dengan kemampuan anggaran tahun 2022,” kata Faisal melalui sambungan telepon, Senin (10/1/2022).
Dengan demikian, kata Faisal, pemerintah dapat mengoptimalkan serapan anggaran yang tersedia untuk menekan potensi lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 tahun ini.
“Harus disandingkan dengan kecukupan anggaran, kalau anggaran tidak mencukupi paling tidak yang prioritas sudah diberikan booster,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan bakal menggratiskan program vaksinasi booster atau dosis penguat bagi seluruh lapisan atau kelompok masyarakat.
Keputusan itu diambil saat Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Senin (10/1/2022) sore.
“Sepertinya booster akan berlaku gratis bagi semua, tunggu pengumuman presiden,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kesehatan Charles Honoris melalui pesan WhatsApp kepada Bisnis.
Hanya saja Charles enggan menerangkan hasil keputusan terkait dengan vaksinasi booster tersebut. Dia mengatakan Jokowi bakal memberikan keterangan pers terkait dengan manuver anyar itu.
“Tunggu pengumuman presiden deh,” kata dia.
