Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan, pendanaan pembangunan IKN tidak mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan kunjungan inspeksi kerja ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru, salah satunya pembangunan proyek jembatan Pulau Balang yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Keuangan melakukan penandatanganan prasasti penanda aset dari proyek yang mendukung konektivitas trans Kalimantan tersebut.
Sri Mulyani menyampaikan, perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19.
Pasanya APBN 2023 nantinya ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan konsolidasi APBN. Menurut Sri Mulyani, APBN kita harus dijaga secara sangat hati-hati sehingga berbagai kebutuhan negara tetap bisa dipenuhi, untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, melindungi secara sosial, dan mengantisipasi gejolak global.
“Di sisi lain, ada prioritas nasional seperti pembangunan IKN. Ini faktor yang akan mendominasi rancangan APBN kita di tahun 2022, dengan mengantisipasi Undang-undang IKN, terutama 2023 dan 2024, seperti untuk Pemilu. Jadi seluruhnya diseimbangkan,” katanya dalam siaran pers, Jumat (7/1/2022).
Baca Juga
Sebagai informasi, jembatan Pulau Balang merupakan salah satu proyek yang dibiayai dari SBSN, yang juga berfungsi sentral sebagai penghubung transportasi darat dari kota Balikpapan ke lokasi IKN baru.
Pembiayaan jembatan tersebut dilakukan secara multi year contract (MYC) tahun 2015-2021, dengan total alokasi yang digunakan sebesar Rp1,43 triliun.
Kehadiran jembatan Pulau Balang diyakini dapat membuat akses pertukaran ekonomi antar provinsi dan antar kabupaten di Kalimantan Timur jauh lebih mudah dan jalur perekonomian akan terbuka luas.
Adapun, Kementerian Keuangan mencatat total pembiayaan proyek SBSN sampai tahun 2022 mencapai Rp175,38 triliun dengan jumlah proyeknya lebih dari 4.247 proyek yang tersebar di seluruh provinsi.
Sri Mulyani mengatakan, hal ini merupakan bukti nyata bahwa SBSN saat ini memiliki posisi strategis sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Alokasi terbesar dari SBSN digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur transportasi, jalan-jembatan, dan sumber daya air yang jumlahnya mencapai Rp144,26 triliun, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, termasuk jembatan Pulau Balang.
