Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan tidak bakal memberi insentif atau kemudahan usaha bagi perusahaan farmasi yang ingin mengadakan fasilitas rantai pasok dingin atau cold chain storage untuk distribusi vaksin booster tahun ini. Infrastruktur penyimpanan itu bakal menyita investasi yang relatif besar bagi industri farmasi dalam negeri kelas menengah ke bawah.
“Tidak ada [insentif kebijakan], tergantung kesiapan masing-masing perusahaan ya,” kata Nadia melalui pesan WhatsApp, Kamis (6/1/2022).
Nadia berpendapat isu rantai pasok dingin itu tidak menjadi masalah bagi perusahaan farmasi swasta yang akan dilibatkan dalam program vaksin booster tahun ini. Dia beralasan permasalahan infrastruktur penyimpanan vaksin itu tidak dialami oleh fasilitas layanan kesehatan di tingkat pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas selama ini.
Kendati demikian, Nadia mengatakan, program vaksinasi booster itu bakal melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk upaya percepatan kekebalan komunitas dari Covid-19.
“Vaksinasi adalah kolaborasi bersama, pasti terkait kebijakan akan disiapkan terlebih dahulu,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi menyoroti pengadaan infrastruktur rantai pasok dingin atau cold chain untuk distribusi vaksin booster bakal menyita investasi yang relatif besar bagi industri farmasi dalam negeri.
Baca Juga
Pemerintah belakangan melibatkan perusahaan farmasi swasta untuk pengadaan sebagian besar vaksin booster bagi masyarakat lewat skema non penerima bantuan iuran (PBI) yang berbayar pada awal tahun ini.
“Fasilitas rantai pasok dingin untuk vaksin sangat berbeda dan lebih mutakhir dibandingkan untuk obat. Ada industri yang sudah memiliki fasilitas tersebut namun ada juga yang belum,” kata Sekretaris Jenderal GP Farmasi Andreas Bayu Aji melalui pesan WhatsApps, Minggu (2/1/2022).
Aji mengatakan infrastruktur itu bakal berdampak signifikan dari sisi pembiayaan atau investasi menyusul rencana pelibatan perusahaan farmasi swasta dalam program vaksinasi booster tahun depan. Kendati demikian, Aji memastikan, pelaku usaha farmasi menyambut positif rencana pelibatan itu.
“Kita tidak bicara untung atau rugi dulu dalam hal ini, namun harus jelas dulu bagaimana kebijakannya nanti, baik dalam harga, pengadaan, pendistribusian bahkan sampai ke pelaksanan vaksinasinya di lapangan,” kata dia.
Hanya saja, dia meminta, pemerintah segera memberikan peraturan penjelasan terkait dengan program vaksinasi booster yang melibatkan swasta itu. Harapannya, industri farmasi dapat menyiapkan sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program tersebut.
“Kami harapkan ada aturan yang jelas dulu, entah dalam bentuk peraturan menteri atau apapun. Kalau sudah jelas, tentu kami akan lihat bagaimana kita bisa ikut serta mensukseskan program vaksinasi booster tersebut,” tuturnya.
Adapun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi wewenang kepada perusahaan farmasi swasta untuk mengimpor vaksin booster menyusul rencana pemberian vaksin dosis ketiga kepada masyarakat tahun ini. Rencananya program vaksin booster itu bakal dimulai pada 12 Januari 2022.
