Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang pasar berharap pemerintah dapat memastikan distribusi minyak goreng subdisi Rp14.000 per liter bisa dilakukan merata di seluruh pasar di dalam negeri demi menjamin pasokan bagi masyarakat. Penjualan di luar pasar tradisional dinilai tidak akan berdampak banyak.
"Kami minta dilakukan di dalam pasar sesuai dengan HET yang berlaku. Namun kalau dilakukan di luar pasar, tidak ada efeknya," kata Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan, Kamis (6/1/2022).
Data Ikappi menunjukkan bahwa jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 13.250 unit pada 2019. Reynaldi mengatakan setidaknya ada 12,5 juta pedagang pasar.
"Rantai pasok kita sejak dulu cukup panjang. Dari hulu ke hilir baru ke pasar, termasuk untuk minyak goreng. Karena itu yang paling penting stoknya tersedia jika ada subsidi," kata dia.
Adapun total kebutuhan bulanan minyak goreng untuk rumah tangga dan usaha kecil menengah berkisar 422.000 ton per bulan. Dengan alokasi minyak goreng subsidi sebanyak 960.000 ton selama 6 bulan, maka volume rata-rata minyak goreng kemasan sederhana yang dijual Rp14.000 per liter setiap bulannya adalah 160.000 ton atau 37,9 persen dari kebutuhan.
Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan Kadin Indonesia melalui wakil ketua umum yang membidangi pertanian mendukung penguatan distribusi minyak goreng di wilayah Indonesia bagian Timur yang lebih membutuhkan.
“Teman-teman pengusaha kelapa sawit yang tergabung di Kadin Indonesia juga menjadi narasumber utama, selain Gapki dan Apkasindo dalam Komite Pengarah BPDPKS yang terdiri dari Menko Perekonomian dan para Menteri terkait," katanya.
Arsjad lantas mengutarakan terima kasih kepada pelaku usaha sawit dan petani yang telah menyalurkan dana sawit melalui Pungutan Ekspor (PE) untuk BPDPKS. Sebagaimana diketahui, kebijakan subsidi minyak goreng akan menggunakan dana kelolaan BPDPKS sebesar Rp3,6 triliun untuk menutup selisih harga pasaran dan harga jual di konsumen.
