Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa terdapat perbedaan tersendiri dalam penyusunan APBN tahun politik, atau yang terdekat pada 2024 nanti, karena akan terdapat pergantian pemerintahan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam siniar (podcast) Deddy Corbuzier, Close The Door. Siniar itu diunggah pada Kamis (6/1/2022) pukul 11.20 WIB dan telah ditonton 92.000 orang dalam 40 menit pertama penayangannya.
Sri Mulyani bercerita bahwa terdapat dinamika tersendiri dalam penentuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun politik, karena akan terdapat pergantian pemerintahan. Pada 2024 nanti, Presiden Joko Widodo akan menyelesaikan jabatan periode keduanya sehingga akan terjadi pergantian presiden.
Menurut Sri Mulyani, APBN dirancang satu tahun sebelum pelaksanaannya, artinya APBN 2024 akan disiapkan pada 2023. Tantangannya, pada 2023 Jokowi masih menjabat tetapi pada 2024 akan terjadi pergantian presiden yang mungkin memiliki program berbeda sehingga memengaruhi kebutuhan APBN.
"Kalau lagi pemilu, di mana pemerintah selanjutnya belum ditetapkan, kita buatnya basic saja, yang flat [sesuai baseline budget]. Begitu pemerintahan baru dia bisa modifikasi bujetnya, tetapi itu kan kemudian harus bicara dengan parlemennya," ujar Sri Mulyani dalam siniar tersebut, dikutip pada Kamis (6/1/2022).
Sri Mulyani mengaku bahwa dia, saat menjadi Menteri Keuangan pada 2005, sempat berbincang dengan orang-orang di pemerintahan Australia mengenai hal tersebut. Implementasi baseline budget dalam APBN pun sedikit mengadopsi kondisi Australia.
Baca Juga
Menurutnya, di Australia hanya terdapat dua partai, sehingga transisi pemerintahan relatif tidak sekompleks Indonesia yang memiliki banyak partai. Hal tersebut membuat penyusunan APBN di tahun politik cukup kompleks karena banyaknya kemungkinan siapa atau partai mana yang akan berkuasa.
"Kalau kita pemilihan umum [pemilu] ya milih siapa yang ada dalam kandidat, dan kandidat itu akan menjalankan program yang dijanjikan, dan ada biayanya. Jadi kalau lagi kampanye banyak itu [program atau janji] nanti di belakangnya plup, itu harganya [kebutuhan biaya] berapa. Nah, harganya itu yang nanti dikelola oleh Menteri Keuangan," ujarnya.
Penetapan APBN 2024 yang relatif standar akan berbeda dengan APBN 2025, saat pemerintahan baru telah memegang kendali sepenuhnya. Menurut Sri Mulyani, pemerintahan baru itu kemudian dapat memodifikasi APBN sesuai keperluan, termasuk untuk memenuhi janji-janji kampanye.
"Tapi nanti dibahas dulu dengan parlemennya," ujar Sri Mulyani.
