Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

PPnBM Mobil di Bawah Rp240 Juta Dihapus, Industri Jadi Lebih Baik?

Perluasan penghapusan PPnBM untuk segmen kendaraan di bawah Rp240 juta akan kontraproduktif dengan usaha pemerintah melakukan konsolidasi fiskal.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 29 Desember 2021  |  20:54 WIB
PPnBM Mobil di Bawah Rp240 Juta Dihapus, Industri Jadi Lebih Baik?
Pengunjung melihat mobil yang dipamerkan pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (28/4). Ajang pameran industri otomotif yang berlangsung pada 27 April-7 Mei 2017 ini menargetkan nilai transaksi sebesar Rp3,1 triliun. ANTARA FOTO - Zarqoni Maksum

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics atau Core Indonesia menilai bahwa penghapusan pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM mobil di bawah Rp240 juta hanya berpengaruh dalam jangka pendek dan tidak membawa manfaat bagi keberlanjutan industri maupun ekonomi jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan oleh ekonom senior dan pendiri Core Indonesia Hendri Saparini sebagai respons atas pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menperin menginginkan adanya penghapusan PPnBM untuk kendaraan di bawah Rp240 juta.

Hendri menilai permintaan itu hanya akan berpengaruh dalam jangka pendek, yakni selama masa penghapusan PPnBM berlaku. Setelah periode itu berakhir, menurutnya, permintaan belum tentu pulih karena tak ada jaminan daya beli masyarakat sudah tumbuh optimal.

"Itu [hanya berpengaruh] secara jangka pendek. Kebijakan yang harus dipikirkan itu jangka panjang, yang membawa keberlanjutan bagi industrinya, paradigma kebijakannya harus ke sana," ujar Hendri pada Rabu (29/12/2021).

Dia pun menjelaskan bahwa perluasan penghapusan PPnBM untuk segmen kendaraan di bawah Rp240 juta akan kontraproduktif dengan usaha pemerintah dalam mengembangkan kendaraan listrik. Pasalnya, kebijakan itu memancing masyarakat untuk membeli kendaraan berbahan bakar fosil.

Selain itu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan turut terdampak karena alokasi untuk insentif akan berdampak. Hendri menilai bahwa bertambahnya pengeluaran APBN untuk insentif PPnBM bukan sesuatu yang baik.

Pada tahun depan pun pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan konsolidasi fiskal karena pada 2023 defisit APBN harus di bawah 3 persen. Dalam kondisi yang ketat, Hendri menilai bahwa pemerintah harus fokus menggunakan APBN untuk hal yang lebih krusial dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Jika ini [penghapusan PPnBM] berlaku APBN jadi berat dua-duanya dong, untuk dorong mobil listrik sama untuk PPnBM ini," ujarnya.

Sebelumnya, Agus mengatakan bahwa beberapa kendaraan roda empat tidak lagi relevan tergolong sebagai barang mewah. Mobil yang dimaksudnya adalah yang memiliki harga kurang dari Rp240 juta, bermesin maksimal 1.500 cc, dan memenuhi local purchase 80 persen.

"Kami mau memisahkan satu jenis kendaraan ini, tidak masuk kategori barang mewah, tidak masuk rezim PPnBM, tax-nya 0 persen," kata Agus saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Agus mengatakan bahwa telah menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn industri otomotif PPnBM
Editor : Amanda Kusumawardhani

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top