Bisnis.com, BALI - Kebutuhan pembiayaan transisi menuju ekonomi hijau atau rendah karbon di Indonesia mencapai lebih dari Rp3.500 triliun atau Rp3,5 kuadriliun. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (9/12/2021).
Sri Mulyani menjelaskan komitmen Indonesia dalam transisi ke ekonomi rendah karbon, yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC), memiliki biaya yang sangat mahal. Adapun, NDC untuk Indonesia adalah penurunan emisi CO2 29 persen atas usaha sendiri, dan 41 persen dengan kontribusi internasional.
Pemerintah sudah menghitung perkiraan kebutuhan dana berdasarkan kontribusi per sektor untuk menurunkan emisi CO2, khususnya dengan bantuan internasional sebesar 41 persen. Pada sektor kehutanan dan guna lahan, biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi dengan kontribusi internasional mencapai Rp90 triliun.
Dana yang jauh lebih besar bahkan dibutuhkan Indonesia untuk mengurangi 41 persen emisi Co2 pada sektor energi. Totalnya mencapai Rp3.500 triliun. Sri Mulyani menyebut penurunan emisi pada sektor ini merupakan yang terbesar.
"Sektor transportasi dan energi itu penurunannya merupakan yang terbesar, namun biayanya mahal sekali yaitu Rp3.500 triliun," katanya pada konferensi pers kick-off Presidensi G20 Jalur Keuangan di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021).
Untuk membiayai komitmen NDC, maka APBN ikut mengambil peran. Peran fiskal dilakukan melalui climate budget tagging atau penandaan anggaran iklim setiap tahunnya. Penandaan anggaran ditujukan untuk mendukung penurunan emisi di sektor-sektor yang memiliki kontribusi Co2 tinggi.
Baca Juga
Tingginya kebutuhan pembiayaan dalam penurunan emisi di sektor energi disebabkan oleh kebutuhan listrik masyarakat Indonesia, yang sebagian besar dihasilkan dari PLTU batu bara. Di samping itu, kebutuhan konsumi listrik masyarakat akan naik ke depannya.
"Maka itu peranan fiskal menjadi penting tadi. Energy Transition Mechanism [Mekanisme Transisi Energi], di mana kita bisa [memensiunkan dini] atau mengurangi [pembangkit listrik] yang non-renewable, dan meningkatkan renewability," tutur Sri Mulyani.
Sumber pembiayaan lain yaitu berasal dari peran Bank Indonesia (BI) pada sisi kebijakan makroprudensial, atau pemberian insentif, subsidi, dan penjaminan dari pemerintah. Berbagai sumber pembiayaan ini diharapkan bisa meringankan peran APBN, yang total jumlah belanja tahunannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya penurunan emisi.
"Kombinasi [sumber pembiayaan] ini ada karena pendanaannya membutuhkan Rp3.500 triliun. Gak kecil itu, ya. Belanja APBN kita satu tahun itu Rp2.700 [triliun]. Tidak mungkin hanya untuk sektor energi saja," jelasnya.
Tentunya, sederet sumber pembiayaan itu belum cukup. Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan pentingnya project development fund melalui penugasan kepada sejumlah Special Mission Vehicle (SMV) seperti PT SMI dan PT PII, blended financing, dan pembiayaan global,
Presidensi G20 selama setahun ke depan akan dimanfaatkan Indonesia untuk menunjukkan komitmen dan upaya konkret dalam mewujudkan NDC yang ditetapkan sesuai Perjanjian Paris.
"Jadi ini yang ingin Bapak Presiden sampaikan, 'Jangan ngomong saja. G20 bukan ngomong saja. Ngomong yang konkret.' Walaupun ya ngomong itu tetap penting," kata Sri Mulyani yang juga menjadi Ketua Bidang I Finance Track G20.
Adapun, isu penanganan perubahan iklim atau pembiayaan yang berlanjut menjadi poin penting dalam Presidensi G20 oleh Indonesia.
