Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan kritik, bahkan usulan pemecatan, akibat kerap tak menghadiri undangan rapat MPR. Hal itu ditangkis oleh anak buah Sri Mulyani, bahwa langkah Menkeu didukung penuh oleh Presiden.
Staff Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo angkat suara atas pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Sebelumnya, Bamsoet menyatakan Sri Mulyani tak menghargai MPR karena sering tidak hadir rapat.
Menurut Yustinus, Menkeu berkomitmen untuk menghadiri dua undangan rapat dari pimpinan MPR, tetapi jadwalnya bentrok dengan agenda lain terkait pembahasan anggaran penanganan Covid-19. Menurutnya, sebenarnya sudah terdapat komunikasi dua arah antara Kementerian Keuangan dan MPR.
"Menkeu berkomitmen menghadiri, tetapi ada agenda rapat dengan presiden sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan. Rapat kedua, Menkeu ada agenda dengan Badan Anggaran DPR, sehingga disepakati dengan pimpinan MPR untuk ditunda," tulis Yustinus melalui akun Twitternya @prastow pada Senin (1/12/2021).
Kritik Bamsoet itu turut terkait dengan pengurangan anggaran MPR yang diputuskan Kementerian Keuangan. Menurut Yustinus, pengurangan anggaran memang terjadi hampir di seluruh kementerian dan lembaga karena naiknya alokasi untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Mengenai anggaran MPR, seluruh kementerian/lembaga diminta refocusing untuk hadapi lonjakan varian delta. Jadi pemerintah fokus menghadapi Covid-19, baik kesehatan maupun sosial-ekonomi," tulis Yustinus.
Baca Juga
Dia menjabarkan bahwa biaya rawat pasien melonjak sangat tinggi, dari Rp63,61 triliun pada tahun lalu menjadi Rp96,86 triliun pada tahun ini. Lalu, terdapat kebutuhan anggaran untuk akselerasi vaksinasi yang mencapai Rp47,6 triliun.
Peningkatan alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 pun berkaitan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di berbagai daerah. Selain itu, terdapat belanja negara untuk penguatan bantuan sosial, subsidi upah, dan dukungan tunai bagi para pelaku (UMKM).
"Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN, berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Demikian disampaikan. Kiranya cukup jelas. Mari terus bersinergi menghadapi pandemi," tulis Yustinus.
Selain itu, dalam cuitan lainnya Yustinus menyampaikan bahwa kritik dan gertakan pemecatan Sri Mulyani merupakan risiko dari pejabat publik. Hal itu pun turut berkaitan dengan dukungan politik bagi menteri selaku pembantu presiden.
"Tahun 2010 Sri Mulyani mengakhiri pengabdian dan terpaksa meninggalkan Indonesia karena tak mendapat dukungan politik. Tahun 2021, Sri Mulyani diserang dan diminta dipecat, tetapi mendapat dukungan penuh Presiden dan publik. Risiko dan konsekuensi bekerja untuk rakyat," tulis Yustinus.
Sebelumnya, Bamsoet menyampaikan agar Sri Mulyani dapat lebih menghargai hubungan antarlembaga tinggi negara. Hal tersebut disampaikan Bamsoet karena Sri Mulyani berulangkali tak hadir dalam undangan MPR.
"Sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," ujar Bamsoet pada Rabu (1/12/2021).
