Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Daerah Tunggu Instruksi Mendagri soal UU Cipta Kerja

Menko Airlangga menuturkan Kemendagri akan menerbitkan instruksi bagi para kepala daerah terkait pelaksanaan aturan-aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 29 November 2021  |  14:25 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat Bisnis Indonesia Award (BIA) 2021 di Jakarta, Rabu (15/9/2021). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat Bisnis Indonesia Award (BIA) 2021 di Jakarta, Rabu (15/9/2021). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan instruksi bagi para kepala daerah terkait pelaksanaan aturan-aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait regulasi tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Tindak Lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja, Senin (29/11/2021). Pemerintah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku.

Meskipun begitu, terdapat sejumlah ketentuan dalam putusan MK, di antaranya menyangkut larangan penerbitan aturan baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan menerbitkan penjelasan kepada seluruh pemerintah daerah.

"Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan Inmendagri kepada kepala daerah terkait operasionalisasi UU Cipta Kerja," ujar Airlangga pada Senin (29/11/2021).

Dia pun menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah akan mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah merevisi kedua UU karena adanya putusan MK bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional.

"Pemerintah bersama DPR akan melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam rangka harmonisasi, pembentukan, dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pasca putusan MK," ujar Airlangga.

Jokowi akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR untuk memasukkan revisi kedua UU tersebut ke dalam prolegnas prioritas tahun depan. Seperti diketahui, batas waktu revisi UU Cipta Kerja adalah dua tahun sejak putusan MK berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi airlangga hartarto Cipta Kerja
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top