Ancaman Omicron, Dunia Usaha Nilai Kebijakan Antisipasi Pemerintah Sudah Tepat

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha menyatakan puas atas kebijakan antisipasi penyebaran varian Omicron. Kebijakan yang sejauh ini disiapkan dinilai telah mengakomodasi berjalannya aktivitas ekonomi, sekaligus mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Kami akui dunia usaha mengalami kesulitan saat ada lonjakan kasus, terutama dengan varian baru yang berisiko lebih berbahaya. Namun, kami cukup puas atas keputusan pemerintah dalam antisipasi Omicron,” kata Wakil Ketua Umum Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, Senin (29/11/2021).

Dia menilai, langkah pemerintah yang mulai memperketat masuknya pendatang dari negara dengan konfirmasi kasus varian Omicron merupakan langkah yang tepat. Begitu pula dengan kebijakan PPKM menjelang akhir tahun.

“Menurut saya yang perlu dijaga adalah aktivitas masyarakat tetap diberi keleluasaan. Misalnya dalam kapasitas kunjungan di mal sebesar 50 sampai 75 persen agar aktivitas perdagangan terus berputar,” lanjutnya.

Juan juga menilai, laju vaksinasi dosis kedua dan penggunaan PeduliLindungi menjadi instrumen penting dalam deteksi dini dan penelusuran kasus-kasus baru, mengingat mobilitas masyarakat cenderung lebih longgar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meyakini aktivitas ekspor produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya masih tetap besar, terlepas dari risiko kenaikan kasus di negara tujuan.

Produksi minyak nabati lain yang belum memberikan sinyal perbaikan memberi dorongan pada permintaan minyak sawit.

“Perkiraan kenaikan konsumsi edible oil pada 2021 ini mencapai 3 juta ton. Saat produksi minyak nabati lainnya mangkrak karena iklim dan pembatasan, sawit Indonesia mendapat peluang,” katanya.

Berbeda dengan perkebunan kelapa sawit di Malaysia yang menunjukkan tren penurunan produksi, Sahat mengatakan bahwa pasokan minyak sawit Indonesia masih tumbuh landai selama pandemi. Aktivitas perkebunan sejauh ini tidak terimbas kebijakan pembatasan mobilitas.