Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta tetap memberi perhatian utama kepada sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas karena peran strategisnya sebagai sumber energi transisi di tengah dorongan global untuk beralih ke energi baru terbarukan (EBT).
“Secara ekonomi, sektor migas pun masih menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang utama, sekaligus komponen utama penggerak perekonomian nasional,” kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, Senin (22/11/2021).
Industri hulu migas, menurut Komaidi, perlu mendapatkan perhatian lebih agar investasinya dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga cita-cita peningkatan produksi migas untuk menutup kebutuhan energi Indonesia di masa depan juga dapat direalisasikan.
Menurutnya, peningkatan investasi hulu migas dibutuhkan untuk mendongkrak produksi dan pemerintah harus mewaspadai laju penurunan kinerja sumur-sumur migas di Tanah Air.
“Kinerja sumur berdampak langsung pada produksi migas nasional. Hal yang paling krusial adalah untuk mengantisipasi produksi migas yang menurun. Padahal konsumsi kita naik terus,” ujarnya.
Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Migas (SKK Migas), lifting migas nasional per kuartal III/2021 mencapai 1,64 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD), dengan rincian lifting minyak 661.000 barel minyak per hari (BOPD), atau 93,8 persen dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705.000 BOPD.
Sementara itu, lifting gas sebesar 5.481 standar kaki kubik per hari (MMscfd) dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 97,2 persen.
Cadangan minyak terbukti Indonesia saat ini sekitar 3,8 miliar barel (BBO) dan cadangan terbukti gas sekitar 77 triliun kaki kubik (TCF). Cadangan gas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan minyak menjadi modal Indonesia untuk sukses mengawal transisi energi, karena gas yang dianggap sebagai sumber energi bersih telah ditetapkan sebagai substitusi utama transisi energi.
Dilihat dari kontribusi hulu migas tersebut, Komaidi menilai, sektor migas masih realistis untuk terus dijaga dan dikembangkan. Salah satu cara yang harus dikedepankan adalah pemberian insentif.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah mulai terbuka terhadap insentif yang sering diusulkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Inisiatif dari SKK Migas agar blok Mahakam mendapatkan insentif dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun patut untuk diduplikasi.
“Insentif ke blok Mahakam saya kira positif, upaya-upaya seperti Blok Mahakam saya kira yang perlu diduplikasi,” ujar Komaidi.
