Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu menyelesaikan kendala harga bahan bakar solar campuran fatty acid methyl ether (FAME) biodiesel untuk mengembangkan bahan bakar nabati tersebut hingga B100.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan bahwa selama ini penyerapan biodiesel telah berjalan cukup optimal. Kalangan industri termasuk transportasi juga telah mulai menggunakan bahan bakar nabati tersebut.
Kendati demikian, harga FAME masih terbilang tinggi sehingga pengembangan dapat menghambat pengembangan biodiesel. Apalagi biodiesel menjadi salah satu bahan bakar dalam kelompok energi baru dan terbarukan (EBT).
“Apalagi kita punya program B100. Agar program FAME ini bisa diatur tata niaganya lah sehingga tidak terlalu memberatkan produsen seperti Pertamina dalam membuat biodiesel,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/11/2021).
Menurutnya, penanganan berlarut-larut ini akan menyebabkan harga biodiesel menjadi kalah ekonomis dibandingkan dengan solar murni. Pengaturan harga ini diperlukan untuk memberi kepastian pada pengembangan B40 - B100.
“Ada beban sendiri yang harus ditanggung, apakah akan ditanggung badan usaha dalam hal ini Pertamina atau menjadi tanggungan kementerian atau APBN kita. Itu yang saya khawatirkan,” terangnya.
Penetapan harga tersebut diberikan lantaran pemerintah untuk menjamin keberlanjutan industri yang membutuhkan komoditas tersebut. Mamit menyebut, penetapan harga FAME juga perlu dilakukan seperti komoditas batu bara.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan penyerapan bahan bakar nabati atau biofuel hingga akhir tahun ini diperkirakan melebihi target 9,2 juta kiloliter.
Kondisi ini diakibatkan meningkatnya mobilitas masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi sejak beberapa bulan terakhir. Berdasarkan rencana umum energi nasional (RUEN), kapasitas BBN akan ditingkatkan menjadi 10 juta kiloliter pada 2022.
"Biodiesel ini diproduksi dari proses-proses yang berkelanjutan juga. Sudah jelas kalau biodiesel masuk dalam energi terbarukan. Tapi prosesnya pun harus bisa ditunjukan kepada publik bahwa ini proses yang berkelanjutan," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat webinar, Selasa (16/11/2021).
