Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Usai Temui Jokowi, Sri Mulyani Turunkan Proyeksi Defisit APBN ke 5,2 Persen

Kondisi ekonomi nasional saat ini mengalami pembalikan dan pertumbuhan, atau rebound and recover. Hal tersebut membuat pemerintah meyakini defisit anggaran akan mengecil dari rencana awal di Undang-Undang (UU) APBN 2021.
Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat terbatas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat terbatas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada tahun ini akan mengecil menjadi 5,2 persen – 5,4 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta. Dia menjelaskan kondisi perekonomian dan pelaksanaan APBN kepada Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kondisi ekonomi nasional saat ini mengalami pembalikan dan pertumbuhan, atau rebound and recover. Hal tersebut membuat pemerintah meyakini defisit anggaran akan mengecil dari rencana awal di Undang-Undang (UU) APBN 2021.

"Kalau di dalam UU APBN disebutkan Rp1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari PDB, tahun ini kami memperkirakan defisitnya akan mengecil, yaitu ke Rp873,6 triliun atau di kisaran 5,2 persen–5,4 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani pada Rabu (17/11/2021).

Dia menjabarkan bahwa hingga akhir Oktober 2021 ini, belanja pemerintah pusat tumbuh 5,4 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Pada akhir 2021, realisasi belanja diperkirakan masih akan tumbuh lebih tinggi lagi mencapai 10,4 persen.

Belanja kementerian dan lembaga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai 14,8 persen. Menurut Sri Mulyani, hal tersebut didominasi belanja yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 dan bantuan sosial.

"Kita melihat untuk transfer keuangan ke daerah dan dana desa [TKDD] masih mengalami kendala. Dari sisi pertumbuhannya minus 7,9 persen, dan kalau bisa diselesaikan dalam 1,5 bulan kemungkinan dia [pertumbuhannya] akan flat dibandingkan tahun lalu," ujarnya

Dari sisi pendapatan negara, hingga akhir Oktober 2021 terjadi pertumbuhan penerimaan yang cukup kuat, yaitu 18,2 persen. Penerimaan pajak per Oktober 2021 tumbuh 15,3 persen, membaik dari posisi tahun lalu yang mengalami kontraksi 18,8 persen.

Adapun, pada Oktober 2021 bea cukai mencatatkan pertumbuhan 25,5 persen, setelah pada Oktober tahun lalu tumbuh di angka 5,5 persen. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Oktober 2021 tercatat tumbuh 25,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan Oktober 2020 di angka 16,3 persen.

"Sehingga total seluruh pendapatan negara tumbuh 18,2 persen. Tahun lalu total pendapatan negara mengalami kontraksi 15,3 persen," ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, capaian kinerja itu menjadi perkembangan yang positif dari struktur APBN. Hal itu membuat pemerintah meyakini defisit APBN dapat berkurang pada akhir 2021.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper