Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) terus meminta kepada pengembang untuk terus memperhatikan mutu bangunan rumah bersubsidi.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, mutu bangunan rumah tidak dapat ditawar dan harus menjadi prioritas, terutama rumah-rumah bersubsidi, karena didalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggung jawabkan.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas, terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari Pemerintah,” ujarnya dalam sambutan HUT ke-23 Apersi, Rabu (10/11/2021).
Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, kata dia, Kementerian PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran.
Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi.
“Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya, dan pengembang tentunya juga harus memenuhi kewajibannya,” katanya.
Baca Juga
Herry menjelaskan, sektor perumahan sangat penting sebagai lokomotif yang turut menggerakan sektor riil, karena memberikan multiplier effect bagi sekitar 175 jenis industri lainnya, seperti semen, batu, pasir, genteng, baja, dan furnitur.
Industri properti juga menggunakan 90 persen kandungan material lokal dan melibatkan tenaga kerja yang masif.
“Ini memberi dampak positif pada ekonomi masyarakat, seperti kontrakan pekerja, warung makan, toko bahan bangunan, dan sektor lainnya,” tuturnya.
