Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BPH Migas Gandeng Polri Jaga Kelancaran Distribusi BBM

Guna menjaga kelancaran dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 10 November 2021  |  11:35 WIB
Kepala BPH Migas Erika Retnowati. - Istimewa
Kepala BPH Migas Erika Retnowati. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Guna menjaga kelancaran dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

BPH Migas dan Polri menandatangani perjanjian kerja sama terkait bantuan pengamanan, pencegahan, dan penegakan hukum di bidang bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi, Selasa (9/11/2021) di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta.

Penandatangan kerja sama itu dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri) Inspektur Jenderal Pol Imam Sugianto.

Erika menjelaskan, tujuan perjanjian kerja sama itu adalah sebagai pedoman dalam rangka bantuan pengamanan, pencegahan, dan penegakan hukum di bidang BBM dan Gas Bumi.

Kerja sama itu juga dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara BPH Migas dan Polri guna kelancaran penyediaan, serta pendistribusian BBM dan gas bumi.

“Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 tahun,” katanya melalui keterangan resmi, Rabu (10/11/2021).

Perjanjian kerja sama itu sendiri merupakan tindak lanjut atas nota kesepahaman antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Polri Nomor PJ/05/MEM/2019, serta Nomor B/3/I/2019 pada 10 Januari 2019 tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, ada juga Pernyataan Bersama Menteri ESDM, Mendagri, dan Kapolri tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 9 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM dan Kapolri.

Erika mengatakan bahwa terdapat empat ruang lingkup utama dalam perjanjian kerja sama tersebut, yaitu pertukaran data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, pencegahan gangguan di bidang BBM dan gas bumi, serta penegakan hukum.

“Semoga dengan terselenggaranya kerja sama ini, sinergitas BPH Migas dan Polri dapat terlaksana dengan baik dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan di bidang BBM dan gas bumi di lapangan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ujarnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

polri bph migas BBM
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top