Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengaku siap menjalankan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sesuai dengan instruksi pemerintah beserta para pemegang saham usai mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) hingga Rp4,3 triliun.
"Kami siap menjalankan perintah pemerintah dan pemegang saham untuk melaksanakan percepatan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung [KCJB]," kata Sekretaris Perusahaan KCIC Mirza Soraya, Selasa (2/11/2021).
KCIC resmi mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait dengan penyertaan modal negara (PMN) untuk kelanjutan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini sudah mencapai lebih dari 79 persen.
"Masuknya investasi pemerintah melalui penyertaan modal negara [PMN] kepada PT Kereta Api Indonesia [Persero] selaku leading konsorsium itu bakal mengakselerasi pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat dampak pandemi Covid-19," katanya dalam siaran pers, dikutip Selasa (2/11/2021).
Dia menyebut saat ini, rangkaian kereta atau Electric Multiple Unit (EMU) untuk proyek tersebut sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang di Qingdao, China, dengan sistem manajemen mutu terstandarisasi internasional ISO 9001.
Baca Juga
Adapun PMN yang akan dialokasikan pemerintah untuk proyek ini sebesar Rp4,3 triliun. Dana itu akan dipakai untuk membayar base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium. Sedangkan pinjaman China Development Bank (CDB) diprediksi sebesar US$4,55 miliar atau sekitar Rp64,9 triliun.
Lebih lanjut Dwiyana memerinci, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CDB) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium. Selanjutnya 25 persen dari ekuitas, dan 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.
"Pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek. Sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia," ujarnya.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelumnya telah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Januari 2016. Peletakan batu pertama dilakukan pada 21 Januari 2016 dengan target awal penyelesaian kala itu pada 2019 namun molor dari target rampung semula.
Pada Maret 2021, biaya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak akibat munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek. Anggaran dadakan yang muncul antara lain akibat kenaikan biaya pembebasan lahan dan perubahan harga pada saat pengerjaan proyek.
Dalam evaluasi atas seluruh aspek proyek tersebut ditemukan pembengkakan biaya alias cost overrun mencapai 23 persen dari nilai estimasi awal yang besarnya US$6,071 miliar. Pada Oktober 2021, Presiden Jokowi akhirnya meneken Perpres No. 93/2021 yang menyebutkan pemerintah dapat mendukung proyek kereta cepat melalui PMN maupun melalui penjaminan.
Padahal sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung diniatkan tidak akan menggunakan APBN serta tidak mendapat jaminan dari pemerintah dan ini termuat dalam Perpres 107 Tahun 2015. Saat itu Jokowi menyatakan pemerintah tidak ingin proyek itu membebani anggaran sehingga pendekatan bisnis ke bisnis (business to business/B to B) yang jadi pilihan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
