Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah bersiap melakukan pengendalian mobilitas masyarakat dan pengetatan protokol kesehatan untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 usai masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa landasan pemerintah untuk melakukan pengetatan mobilitas dan protokol kesehatan di masa libur Nataru adalah arahan Presiden Joko Widodo, mengingat tren penurunan kasus Covid-19 yang tidak boleh membuat semua pihak lengah.
“Kegiatan berskala besar dan luas, seperti libur nasional dan libur kegiatan keagamaan biasanya menyebabkan kerumunan massa dan seringkali menyebabkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Antisipasi Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), dikutip Rabu (27/10/2021).
Muhadjir menyebut, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri telah menghapus cuti bersama pada 24 Desember 2021, sehingga yang ada hanya libur Sabtu-Minggu biasa, karena 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022 jatuh pada hari Sabtu.
Lebih lanjut dia mengaku, telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan kebijakan dan langkah antisipasi menghadapi libur Nataru, khususnya pada rentang tanggal yang dianggap krusial, yaitu mulai 23 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pembatasan mobilitas dan pengawasan protokol kesehatan harus dilakukan pada masa libur Nataru.
Baca Juga
Budi menilai, upaya pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 sampai saat ini sudah berjalan baik, sehingga jangan sampai terjadi kenaikan kasus usai libur Nataru.
“Semua pihak harus belajar dari negara-negara lain, yakni Tiongkok, Inggris, Jerman yang mengalami gelombang ketiga kasus Covid-19. Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama kompak menjaga kondisi yang sudah mulai membaik ini,” ucap Budi.
Selain upaya pengendalian mobilitas dan pengetatan protokol kesehatan, Menhub juga menginstruksikan agar para operator transportasi memastikan kesiapan sarana transportasi massal, baik dari aspek keselamatan, kelaikan, kondisi kesehatan para SDM transportasi, dan aspek penting lainnya.
“Saya mendorong agar ramp check pada seluruh moda dapat dilakukan. Tidak hanya pengecekan kelaikan sarana, tetapi juga pengecekan kondisi kesehatan awak transportasinya,” imbuhnya.
