Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Faisal Basri: Jutaan Bantuan JKN Dihapus, Uangnya untuk Kereta Cepat

Faisal Basri menjelaskan bahwa pemerintah semestinya fokus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membantu masyarakat di tengah tekanan pandemi Covid-19.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 18 Oktober 2021  |  18:46 WIB
Pengamat Ekonomi Faisal Basri memaparkan materinya pada seminar Prediksi Ekonomi 2018: Economy and Capital Market Outlook 2018 dengan tema At The Crossroad, di Jakarta, Kamis (9/11).  - JIBI/Abdullah Azzam
Pengamat Ekonomi Faisal Basri memaparkan materinya pada seminar Prediksi Ekonomi 2018: Economy and Capital Market Outlook 2018 dengan tema At The Crossroad, di Jakarta, Kamis (9/11). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior Faisal Basri menyayangkan langkah pemerintah dalam menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa 2020 untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Di sisi lain, sekitar sembilan juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dihapus dari daftar penerima bantuan iuran, padahal menurut Faisal terdapat dana yang bisa digunakan untuk mereka.

Hal tersebut disampaikan oleh Faisal dalam dalam webinar Bincang APBN 2022 bertajuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Senin (18/10/2021). Dia menjelaskan bahwa pemerintah semestinya fokus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membantu masyarakat di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Saat ini, terdapat sekitar 90 juta masyarakat yang memperoleh bantuan iuran JKN dari pemerintah, dengan 20 juta di antaranya merupakan masyarakat miskin. Namun, berlakunya pemadanan data oleh Kementerian Sosial melalui Kepmensos 92/2021, akan terdapat sekitar 9 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang tidak lagi menerima dukungan dari negara, sehingga terancam menjadi peserta JKN nonaktif.

Di tengah kondisi itu, menurut Faisal, pemerintah malah menggunakan dana yang ada untuk membangun berbagai proyek, seperti kereta cepat Jakarta–Bandung. Padahal, APBN itu dapat membiayai masyarakat miskin dan rentan miskin untuk memperoleh jaminan sosial seperti JKN.

"Jadi ayo kita perluas [kepesertaan JKN], hentikan food estate, hentikan pembangunan ibukota [baru], hentikan kereta cepat. Karena kereta cepat ini mau pakai Silpa tahun lalu. Gila enggak? Silpa tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat, tapi buat rakyat, sembilan koma sekian juta rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma [Menteri Sosial]," ujar Faisal pada Senin (18/10/2021).

Dia yang merupakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa setelah pandemi akan semakin banyak orang yang jatuh miskin dan menjadi rentan miskin. Menurut Faisal, semestinya negara hadir untuk melindungi orang-orang tersebut, alih-alih menggunakan APBN untuk berbagai proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

"143 juta rakyat Indonesia itu statusnya insecure. Kira-kira pengeluaran per hari mereka Rp25.000, sebelum pandemi ya. Setelah pandemi Covid-19 dia akan jatuh [perekonomiannya]," ujar Faisal.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn jaminan kesehatan nasional Kereta Cepat
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top