Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Stafsus Menteri BUMN: Biaya Kereta Cepat Bengkak Hal Wajar

Biaya proyek kereta cepat membengkak dari 86,5 triliun menjadi Rp114 triliun. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun Presiden Joko Widodo merestui pengunaan APBN untuk pendanaan.
Aktivitas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di salah satu tunnel atau terowongan di kawasan Tol Purbaleunyi KM 125, Cibeber, Cimahi Selatan, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). /Bisnis-Rachman
Aktivitas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di salah satu tunnel atau terowongan di kawasan Tol Purbaleunyi KM 125, Cibeber, Cimahi Selatan, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). /Bisnis-Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan pembengkakan harga yang terjadi dalam proyek kereta cepat merupakan hal yang wajar. Pembengkakan terjadi karena beberapa hal seperti perubahan desain dan harga tanah.

“Hampir semua negara mengalami hal yang sama apalagi untuk yang pertama kali. Pasti ada perubahan-perubahan desain yang membuat pembengkakan biaya,” kata Arya, Sabtu (9/10/2021).

Arya menambahkan pembengkakan harga juga terjadi karena keterlambatan proyek akibat pandemi Covid-19. Para pemegang saham kereta cepat bisnisnya terganggu oleh pandemi.

Sebagai gambaran, kata Arya, PT Kereta Api Indonesia terpukul oleh pandemi Covid-19. Jumlah penumpang kereta api turun, sehingga membuat mereka tidak bisa menyetor dana sesuai dengan yang telah dipersiapkan.

Kemudian Jasa Marga, lanjutnya, juga terkena dampak Covid-19. Kapasitas tol Indonesia tidak terisi penuh.

Arya mengatakan kondisi yang berat tersebut membuat pemerintah mau tidak mau terlibat dalam pembangunan kereta cepat dan memberikan pendanaan.

Menurut Arya di negara manapun pemerintah terlibat dalam pendanaan untuk kereta cepat. Adapun pembekakan biaya yang terjadi dalam proyek kereta cepat Indonesia, menurutnya hal yang wajar.

“Pembengkakan itu hal yang wajar. Namanya juga pembangunan awal dan lain sebagainya ada beberapa hal yang membuat terhambat,” kata Arya.

Keterlibatan pemerintah, kata Arya, merupakan langkah yang harus diambil untuk menjaga perkembangan proyek yang telah mencapai 80 persen tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper