Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Peternak Kendal mewanti-want akan mengepung Istana Negara apabila harga telur di pasar tidak kembali pulih seiring tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga jagung pakan sejak triwulan pertama tahun ini.
Peringatan itu disampaikan Ketua Koperasi Peternak Kendal Suwardi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan saat satu sesi dalam dialog agribisnis yang diadakan oleh Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia secara daring, Rabu (6/10/2021).
“Kondisi kami sudah sangat parah, mungkin dalam waktu dekat Istana mau dikepung dengan telur dan ayam,” kata Suwardi.
Selama kenaikan harga jagung untuk pakan itu, Koperasi Peternak mencatatkan kerugian mencapai Rp3,72 miliar sejak triwulan pertama tahun ini. Suwardi mengatakan kerugian itu disebabkan karena pemerintah tidak mampu menstabilkan harga jagung pakan yang menjadi komponen utama biaya produksi peternak.
Suwardi menerangkan biaya produksi telur sebesar Rp21,540 untuk batas bawah dengan kondisi hari ini. Suwardi mengatakan biaya produksi itu bakal tinggi jika menggunakan asumsi produksi telur premium.
“Berkaitan dengan masalah harga pokok penjualan [HPP] pada dasarnya harga telur riil hari ini yang laku di kami adalah Rp14.000, kerugian kami hari ini Rp7.450 untuk hitungan pokok produksi dikalikan dengan produksi telur anggota kami 500 ton sehari,” kata Suwardi.
Baca Juga
Dia mengatakan kenaikan biaya produksi itu berasal dari dominannya komponen harga pakan sebesar 75 persen. Dari komponen itu, 35 persen di antaranya adalah konsentrat, 50 persen jagung dan sisanya bekatul sebesar 15 persen.
“75 persen komponen harga pakan naik di atas Permendag, aturan pemerintah di situ yang mandul tidak ada taringnya sama sekali,” kata dia.
Konsekuensinya hingga saat ini, dia mengatakan, terdapat 160 peternak dari 807 anggota Koperasi Peternak Kendal yang bangkrut akibat naiknya biaya produksi itu.
“Dan ini sudah merambas ke mana-mana, berita duka ini semoga didengar oleh pak presiden,” kata dia.
Di sisi lain, Oke mengakui kementeriannya kesulitan untuk menstabilkan harga ketika komoditas strategis mengalami kelangkaan pasokan di tengah masyarakat.
Oke beralasan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen tidak dilengkapi dengan instrumen cadangan pangan pemerintah.
“Instrumen yang ada baru cadangan beras pemerintah, untuk jagung tidak ada cadangan jagung pemerintah sehingga saat dibutuhkan Permendag ini menjadi mandul saat diputuskan oleh berbagai asosiasi harga jagung untuk peternak dan layer itu Rp4,500 ketika harga sudah Rp6,200,” kata Oke.
Dia menggarisbawahi kementeriannya kesulitan untuk melakukan stabilisasi harga pada jagung beberapa waktu terakhir lantaran pemerintah tidak memiliki cadangan jagung yang dapat dikeluarkan ketika terjadinya kelangkaan.
Di sisi lain, dia mengatakan, klaim surplus jagung hingga 2,3 juta ton milik Kementerian Pertanian tidak dapat digunakan untuk stabilisasi harga lantaran angka itu masuk dalam kategori cadangan nasional. Artinya, cadangan nasional itu spesifik menggambarkan potensi ketersediaan jagung di setiap perkebunan secara makro. Dengan demikian, cadangan jagung nasional itu tidak tersedia ketika dibutuhkan segera.
“Pemerintah tidak bisa apa-apa karena tidak punya jagungnya, yang dibahas bukan jagung cadangan pemerintah tetapi yang tersedia itu cadangan jagung nasional. Cadangan jagung pemerintah dimiiliki untuk intervensi harga,” kata dia.
