Harga Pakan Unggas Tidak Stabil, Peternak Rugi Miliaran

Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Peternak Kendal mencatatkan kerugian mencapai Rp3,72 miliar selama kenaikan harga jagung untuk pakan unggas sejak triwulan pertama tahun ini. Ketua Koperasi Peternak Kendal Suwardi mengatakan kerugian itu disebabkan karena pemerintah tidak mampu menstabilkan harga jagung pakan yang menjadi komponen utama biaya produksi peternak. 

Suwardi menerangkan biaya produksi telur sebesar Rp21,540 untuk batas bawah dengan kondisi hari ini, Rabu (6/1/2021). Biaya tersebut bakal tinggi jika menggunakan asumsi produksi telur premium. 

“Berkaitan dengan masalah harga pokok penjualan [HPP] pada dasarnya harga telur riil hari ini yang laku di kami adalah Rp14,000, kerugian kami hari ini Rp7,450 untuk hitungan pokok produksi dikalikan dengan produksi telur anggota kami 500 ton sehari,” kata Suwardi saat dialog agribisnis, Rabu (6/10/2021). 

Suwardi mengatakan kenaikan biaya produksi itu berasal dari dominannya komponen harga pakan sebesar 75 persen. Dari komponen itu, 35 persen di antaranya adalah konsentrat, 50 persen jagung dan sisanya bekatul sebesar 15 persen. 

“75 persen komponen harga pakan naik di atas Permendag, aturan pemerintah di situ yang mandul tidak ada taringnya sama sekali,” kata dia. 

Konsekuensinya hingga saat ini, dia mengatakan, terdapat 160 peternak dari 807 anggota Koperasi Peternak Kendal yang bangkrut akibat naiknya biaya produksi itu. 

“Dan ini sudah merambas ke mana-mana, berita duka ini semoga didengar oleh pak presiden,” kata dia. 

Perbesar

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengakui kementeriannya kesulitan untuk menstabilkan harga ketika komoditas strategis mengalami kelangkaan pasokan di tengah masyarakat. 

Oke beralasan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen tidak dilengkapi dengan instrumen cadangan pangan pemerintah. 

“Instrumen yang ada baru cadangan beras pemerintah, untuk jagung tidak ada cadangan jagung pemerintah sehingga saat dibutuhkan Permendag ini menjadi mandul saat diputuskan oleh berbagai asosiasi harga jagung untuk peternak dan layer itu Rp4,500 ketika harga sudah Rp6,200,” kata Oke saat dialog agribisnis, Rabu (6/10/2021). 

Oke menggarisbawahi kementeriannya kesulitan untuk melakukan stabilisasi harga pada jagung beberapa waktu terakhir lantaran pemerintah tidak memiliki cadangan jagung yang dapat dikeluarkan ketika terjadinya kelangkaan. 

Di sisi lain, Oke mengatakan, klaim surplus jagung hingga 2,3 juta ton milik Kementerian Pertanian tidak dapat digunakan untuk stabilisasi harga lantaran angka itu masuk dalam kategori cadangan nasional. Artinya, cadangan nasional itu spesifik menggambarkan potensi ketersediaan jagung di setiap perkebunan secara makro. Dengan demikian, cadangan jagung nasional itu tidak tersedia ketika dibutuhkan segera.

“Pemerintah tidak bisa apa-apa karena tidak punya jagungnya, yang dibahas bukan jagung cadangan pemerintah tetapi yang tersedia itu cadangan jagung nasional. Cadangan jagung pemerintah dimiiliki untuk intervensi harga,” kata dia. 

Perbesar

Dengan demikian, Oke menegaskan, kementeriannya mengalami kendala untuk mengambil kebijakan stabilisasi harga seperti yang diamanatkan Permendag Nomor 07 Tahun 2020 tersebut. Kerangka aturan itu terkendala minimnya instrumen untuk memasok kelangkaan pangan strategis di tengah pasar. 

“Yang agak lengkap untuk instrumennya ini baru di beras, sementara harga acuan atas duduk bersama asosiasi dibutuhkan di berbagai komoditas ada daging, jagung, telur, ayam dan yang lainnya ini kelengkapan instrumennya tidak sempurna,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi siap memecahkan persoalan para peternak mandiri yang mengalami kesulitan pakan akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Rencananya, pemerintah bakal mendekatkan distribusi pakan ternak khusus jagung dari sejumlah sentra di wilayah produksi lain. "Sesuai petunjuk Bapak Presiden, kita akan melakukan langkah cepat pada minggu ini agar kebutuhan jagung khususnya di tiga tempat yang bersoal, yakni Klaten Blitar dan Lampung bisa tertangani dengan harga yang sangat normatif. Kalau perlu menggunakan subsidi subsidi tertentu," kata Syahrul.

Selain itu, Syahrul berjanji akan menambah lebih banyak sentra pakan khusus jagung pada daerah yang memiliki basis peternakan. Selanjutnya, kementerian akan melakukan penjagaan dan stabilitas harga agar tetap dalam kendali serta memperbaiki regulasi dan aturan yang bisa melindungi peternak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel