Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembayaran beberapa kontrak tahun jamak proyek bendungan pada akhir 2021.
Namun demikian, sebagian pembayaran proyek konstruksi bendungan kontrak tahun jamak yang dijadwalkan tahun depan akan diundur.
Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR Airlangga Mardjono mengatakan bahwa percepatan pembayaran tersebut berasal dari sisa anggaran lelang bendungan tahun ini.
Walaupun alokasi anggaran program bendungan tahun depan tidak mencapai kebutuhan, Airlangga masih belum bisa memetakan proyek-proyek mana saja yang akan diundur pembayarannya.
“Sementara ini belum, karena kami masih konsentrasi ke [dampak] refocussing tahun ini,” katanya kepada Bisnis, Selasa (5/10/2021).
Airlangga mencatat, nilai pagu sisa lelang tahun ini mencapai Rp500 miliar. Sisa anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian tagihan proyek bendungan kontrak tahun jamak yang jatuh tempo pada 2022.
Baca Juga
Dalam catatan Bisnis, pagu anggaran yang dimiliki Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) sepanjang 2022 mencapai Rp41,04 triliun atau anjlok 29,89 persen dari pagu 2021. Sementara itu, anggaran program bendungan dan danau yang disetujui hanya Rp11,35 triliun.
Tagihan proyek bendungan kontrak tahun jamak tahun depan mencapai Rp23,34 triliun. Namun demikian, alokasi pembayaran kontrak tahun jamak dalam pagu 2022 hanya seitar Rp10,26 triliun.
Dengan kata lain, ada tagihan sekitar Rp13,08 triliun yang tidak akan terbayar pada tahun depan. Airlangga pun menyatakan bahwa tagihan tersebut akan ditangguhkan ke anggaran 2023.
Selain itu, Airlangga menilai, seluruh proyek SDA yang akan dilelang pada 2022 tidak akan mencapai 100 persen.
“[Anggaran sisa lelang] itu akan ada setiap tahun. Kalau ada [anggaran] sisa lelang, pasti kami bayarkan dan mudah-mudahan itu bisa membantu mempercepat pembayaran [tagihan kontrak tahun jamak],” ucapnya.
Sebelumnya, Airlangga menjelaskan bahwa total bendungan baru yang akan dibangun hingga 2024 berkurang menjadi 12 unit. Ke-12 bendungan tersebut akan dibagi menjadi tiga tahap, yakni empat unit pada 2021, empat unit pada 2022, dan empat unit pada 2023.
Keempat bendungan yang akan dibangun pada 2022 adalah Bendungan Kedung Langgar, Cabean, Riam Kiwa, dan Kolhua. Sementara itu, total bendungan dengan kontrak tahun jamak pada tahun depan mencapai 34 unit.
Dengan begitu, penambahan bendungan pada masa pemerintahan saat ini akan mencapai 61 unit bendungan. Angka tersebut lebih rendah dari target awal sebanyak 75 unit.
Airlangga menjelaskan, 61 bendungan tersebut akan menambah volume tampung air di atas tanah sebanyak 3,7 miliar meter kubik.
Hasil tampungan air tersebut berpotensi mengairi lahan pertanian seluas 367.000 hektare dan menyediakan air baku sebanyak 52,27 meter kubik per detik.
Seluruh bendungan tersebut juga dapat mengendalikan banjir sebanyak 13.185 meter kubik per detik. Sementara itu, potensi energi yang dihasilkan mencapai 152 megawatt.
Selain menunda penyelesaian bendungan, Airlangga berujar, jumlah bendungan yang dibangun berkurang dari 75 unit menjadi 73 unit.
Akan tetapi, pengurangan bendungan tersebut bukan karena pengetatan arus kas negara, melainkan akibat studi kebutuhan air dan keputusan pemerintah daerah setempat.
