Bisnis.com, JAKARTA — Keandalan industri pertekstilan Indonesia dalam mencukupi pasokan dari dalam negeri tengah diuji oleh isu krisis listrik yang terjadi di China, selaku pemasok utama bahan baku di sektor tersebut.
Apalagi, sebagian besar bahan baku tekstil Indonesia masih didatangkan dari China sehingga krisis yang terjadi di negara itu lambat laun akan menekan pelaku industri dalam negeri.
Kendati kendala krisis listrik di China saat ini belum berdampak signifikan pada suplai bahan baku tekstil, isu tersebut diperkirakan segera dirasakan jika kondisi tersebut berkepanjangan.
Adanya gangguan suplai listrik di China yang membayangi kinerja industri TPT Indonesia, menjadi salah satu berita pilihan Bisnisindonesia.id.
Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Selasa (5/10/2021):
Beda Pendapat soal Keputusan MK dan Jaminan Sosial
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pengelolaan jaminan sosial ternyata mendatangkan respons berbeda. MK memutuskan agar peleburan beberapa program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke tubuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dibatalkan karena tak sesuai dengan hukum.
MK pada Kamis (30/9/2021), dalam putusannya telah mengabulkan uji materi Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU No 24 Tahun 2011 (UU BPJS), yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional para peserta Asabri. MK juga mengabulkan uji materi Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS yang diajukan para pensiunan Taspen.
Dengan demikian peleburan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT Asabri (Persero), serta pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan paling lambat 2029 dibatalkan.
Namun demikian, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai pelaksanaan jaminan sosial seharusnya tidak boleh diskriminatif. Sementara itu, keputusan MK itu dinilai membuat prinsip gotong royong dalam program jaminan sosial menjadi tidak terpenuhi sehingga berpotensi mengancam keberlanjutan program jaminan sosial.
Daya Ungkit Investasi Migas Masih Lemah, Butuh Perhatian Serius!
Iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi membutuhkan perhatian serius agar bisa tetap menarik bagi investor. Kondisi pandemi Covid-19 masih membayangi para perusahan migas untuk lebih agresif mengucurkan dananya guna merealisasikan proyek-proyek di sektor hulu.
Kendati demikian, kenaikan harga minyak dunia bisa menjadi momentum bagi pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk lebih menggenjot kontraktor untuk lebih bisa merealisasikan investasinya.
Dengan sisa periode yang ada tahun ini, momentum kenaikan harga minyak dunia bisa menjadi pendorong untuk investasi pada tahun depan.
Pemerintah seharusnya telah masuk pada tahapan untuk meyakinkan investor agar mau menamamkan investasi di Indonesia. Persepsi Indonesia di mata investor menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.
Kemandirian Industri Tekstil RI Diuji Krisis Energi China
Momentum hambatan pasokan dari China semestinya dapat menjadi pelatuk para pelaku industri pertekstilan hulu untuk memaksimalkan serapan bahan baku lokal.
Terlebih, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia memiliki struktur yang lengkap, mulai dari hulu (serat dan benang), antara (kain), hingga hilir (garmen).
Di sisi lain, terlepas dari kendala suplai bahan baku dari China, industri TPT domestik tengah diadang isu lonjakan harga kapas di pasar dunia akibat cuaca buruk yang merusak panen di Amerika Serikat.
Namun demikian, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Elis Masitoh mengatakan Indonesia tidak lagi bergantung pada kapas sebagai bahan baku tekstil dan telah bergeser ke bahan substitusi yakni rayon dan poliester.
Di sisi lain, pelaku usaha juga masih mengalami gangguan kemacetan pengapalan karena kelangkaan kontainer dan ongkos kirim yang melambung.
Pandora Papers Bongkar Penghindaran Pajak, Ada Orang Indonesia
Investigasi global dan besar-besaran yang melibatkan 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara yang disebut sebagai Pandora Papers membongkar upaya tokoh-tokoh dari berbagai negara mendirikan perusahaan di luar negara mereka sebagai langkah menghindari pajak.
Dijuluki Pandora Papers, yang diterbitkan pada Minggu (3/10/2021), mengungkap hubungan antara para pemimpin dunia dengan kekayaan tersembunyi di negara-negara lain yang secara kolektif bernilai triliunan dolar.
Menggali lebih dari 11,9 juta dokumen yang bocor dari 14 perusahaan jasa keuangan asing, ICIJ menemukan 35 kepala negara dan pemerintahan dan lebih dari 300 politisi mendirikan struktur kekayaan mereka di luar negeri dan perwalian di surga pajak dari British Virgin Islands, Seychelles, hingga Hong Kong dan Belize.
Selain politisi dan kepala negara, penyanyi Shakira dan mantan kapten kriket India Sachin Tendulkar termasuk di antara selebritas dan bintang olahraga yang disebutkan dalam penyelidikan.
Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto disebut dalam Pandora Papers. Dua menteri kepercayaan Jokowi itu diduga memiliki aset dan perusahaan cangkang di negara suaka pajak.
Begini Kesejahteraan Masyarakat Global Setelah Dihantam Covid
Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara membuat tingkat kesejahteraan warga dunia tertekan. Kemampuan menyiapkan biaya kesehatan dan pendidikan juga menurun. Begitu juga kemampuan finansial untuk dapat melakukan hobi atau liburan bersama keluarga anjlok.
Pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir tidak hanya membuat perekonomian di seluruh negara di dunia terpuruk, melainkan juga membuat tingkat kesejahteraan masyarakat global melemah, termasuk Indonesia.
Hasil survei skor kesejahteraan 360° Cigna yang dilakukan pada kuartal II tahun ini menunjukkan indeks persepsi kesejahteraan Indonesia 2021 sebesar 63,8 poin. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 2019 yakni 65,4 poin dan 66,3 poin pada 2020.
Survei Cigna melibatkan 18.000 responden dan digelar di 21 negara antara lain Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Australia, Jepang, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Survei itu menilai persepsi kesejahteraan responden dalam lima aspek yakni kesehatan fisik, hubungan sosial, keluarga, finansial, dan pekerjaan.
Hasil survei menunjukkan bahwa pelemahan indeks persepsi kesejahteraan ini terjadi di 21 negara yang disurvei akibat dampak pandemi Covid-19. Meski demikian, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia pada 2021 ini masih lebih baik apabila dibandimngkan dengan negara-negara jiran seperti seperti Singapura yang tercatat 59,2 dan Thailand 62,5.
