Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diharapkan tetap memperhatikan sejumlah aspek dalam mendorong ekspor UKM, termasuk ketika menerapkan usulan pengiriman barang melalui jalur udara sebagai solusi atas biaya pengapalan yang tinggi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemangku kepentingan perlu memastikan agregasi pada barang-barang sejenis dilakukan demi mencapai efisiensi pengiriman.
“Jika lewat jalur udara lebih efisien, kenapa tidak diterapkan. Saya harap bisa difasilitasi segera, terutama oleh BUMN yang menyediakan jasa logistik ekspor,” kata Bhima, Minggu (3/10/2021).
Bhima juga menilai pemberian subsidi bisa menjadi solusi jangka pendek jika biaya pengiriman lewat udara justru menyebabkan harga produk menjadi lebih mahal. Menurutnya, masih banyak pelaku tetap memilih ekspor lewat jalur udara karena biaya akhir produk yang tetap lebih murah.
“Perlu dipertimbangkan juga soal ekspor produk UKM yang harganya tidak terlalu tinggi, apakah dengan jasa kargo udara harganya tetap kompetitif nanti? Jika tidak justru tidak efisien,” tambahnya.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan pelaku UKM tetap mempertimbangkan harga akhir produk di destinasi ekspor saat memilih jasa pengiriman.
Baca Juga
“Jika memang lewat kargo udara dihitung lebih murah, pelaku akan memanfaatkannya,” kata dia.
Namun dia menekankan bahwa kendala yang dihadapi UKM untuk menembus pasar ekspor bukanlah sebatas pada biaya pengapalan. Lebih dari itu, banyak keterbatasan UKM yang menghalanginya melakukan aktivitas ekspor.
“Untuk ekspor kendala pertama di legalitas, bagaimana memenuhi standar di negara tujuan. Lalu ada masalah akses pembiayaan, terutama yang produksinya besar tentu memerlukan biaya yang besar pula,” kata Ikhsan.
UKM juga masih terkendala konsistensi produksi dengan skala dan kriteria sesuai kebutuhan buyer. Pada banyak kasus, kata Ikhsan, UKM tidak bisa memenuhi order karena situasi sumber daya manusia dan kualitas produk yang berubah.
