Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan 7 venue Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Papua.
"Terdapat 7 venue PON XX yang akan diresmikan Bapak Presiden dan semuanya dapat digunakan untuk pertandingan berstandar internasional," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam siaran pers, Jumat (1/10/2021).
Ketujuh venue PON Papua yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PUPR yakni venue Akuatik dan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur.
Lalu venue Cricket dan Lapangan Hoki (Indoor dan Outdoor) di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu. Selain itu terdapat venue yaitu arena sepatu roda, dayung, dan panahan.
Ia pun mengucapan terima kasih kepada seluruh Balai di lingkungan Kementerian PUPR di Provinsi Papua yang telah bekerjakeras bersama mitra kerja dalam menyelesaikan pembangunan berbagai infrastruktur tersebut.
Selain venue PON, terdapat infrastruktur lainnya yang telah selesai dibangun dan secara resmi beroperasi. Infrastruktur tersebut yaitu 15 tower rumah susun (rusun) yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atlet dan official.
Pembangunan 15 tower rusun telah dimulai sejak 2018 dengan total anggaran senilai Rp299 miliar yang tersebar di Kabupaten Jayapura 5 tower, Kota Jayapura 5 tower, dan Kabupaten Merauke 5 tower, dengan total kapasitas 2.000 orang.
Tak hanya itu, pemerintah juga membangun Jembatan Youtefa serta Monumen Kapsul Waktu dan 2a Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Basuki menuturkan capaian penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua tidak bisa diwujudkan dari hasil kerja satu orang maupun satu unit organisasi, melainkan kerja sama tim yang melibatkan banyak pihak.
"Tidak ada satu pun hasil kerja yang bisa diklaim bahwa merupakan hasil sendiri, baik individu, jadi saya tekankan tetap jaga dan tingkatkan kerja sama tim [teamwork]," tuturnya.
Basuki menekankan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PUPR agar tetap menjaga kredibilitas dan kepercayaan dalam menjalankan amanat pembangunan infrastruktur.
"Saya sampaikan tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur. Tolong hari-hati betul dalam membelanjakan uang negara, jangan sampai ada kekeliruan. Integritas dan karakter harus dijaga betul," katanya.
