Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penjajakan rencana pembangunan rumah untuk para aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia.
Untuk itu, Kementerian PUPR meminta KKP mempersiapkan lahan untuk lokasi pembangunan hunian ASN, serta mengajukan permohonan usulan pembangunan rumah khusus (Rusus) maupun rumah susun (Rusun).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pembangunan rumah untuk para ASN merupakan salah satu target Program Sejuta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PUPR.
Hal itu dikarenakan saat ini masih banyak ASN baik yang bertugas di daerah, tetapi belum memiliki rumah.
“Berdasarkan arahan Menteri PUPR, pembangunan rumah untuk ASN khususnya mereka yang belum memiliki rumah perlu dilaksanakan dengan baik. Jadi mereka bisa tinggal di tempat yang layak huni, serta fokus dalam bekerja,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (29/9/2021).
Kementerian PUPR siap berkoordinasi dengan berbagai kementerian/ Lembaga, serta pemerintah daerah yang membutuhkan bantuan pembangunan perumahan untuk para ASN yang memang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga
Salah satunya adalah dengan membangun rumah ASN yang bertugas di wilayah perbatasan, serta terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).
Selain itu, dirinya juga menerangkan bahwa ASN bisa memiliki hunian dengan membeli rumah bersubsidi yang angsurannya sangat terjangkau. Dengan demikian, mereka bisa memiliki aset rumah dengan angsuran ringan dan biaya terjangkau.
“Rumah dinas untuk ASN saat ini memang sangat terbatas, sehingga dengan pembangunan rumah ini diharapkan bisa membantu mereka untuk tinggal di rumah yang layak huni, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Kami minta KKP untuk mendata lokasi, serta usulan kebutuhan rumah ASN ke Kementerian PUPR,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengapresiasi Kementerian PUPR karena sudah membangun perumahan ASN di KKP yang bertugas di wilayah Karawang, Kendari, dan Sorong.
Ke depan, KKP juga ingin mengajukan beberapa program peningkatan kesejahteraan ASN di KKP, yaitu permohonan untuk membangun perumahan dinas untuk ASN KKP di wilayah perbatasan dan pulau terluar, serta beberapa lokasi prioritas, seperti di Papua, NTT, hingga Ambon.
“KKP ini kan masih tergolong Kementerian paling bungsu dan infrastrukturnya kemarin dikhususkan dan diutamakan untuk kantor-kantor dan sekarang Menteri KKP juga fokus pada penyediaan tempat tinggal pegawai. Kami siap menyediakan lahan untuk rumah khusus maupun rusun, sehingga pemanfaatannya lebih optimal,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
