Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan rencana ekspor energi listrik hingga 300 megawatt (MW) melalui transmisi bawah laut 400 kilo volt (kV) ke kawasan Asia Tenggara. Listrik yang akan diekspor itu nantinya dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT).
Rencana tersebut dibidik setelah pemerintah membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung sebesar 2,2 gigawatt peak (GWp) di Waduk Duriangkang, Batam, Kepulauan Riau.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo mengatakan bahwa target pencapaian bauran energi masih mengalami banyak tantangan dalam implementasinya.
“Masih dominannya penggunaan energi fosil dan regulasi yang belum kondusif membuat kita masih perlu upaya ekstra untuk mencapai target 2025,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (28/9/2021).
Dalam prosesnya, pemerintah melalui BP Batam telah menandatangani MoU dengan Sunseap Group untuk pembangunan PLTS dan ekspor listrik. Upaya itu disebut sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pemakaian energi terbarukan.
Tidak disebutkan negara mana yang akan menjadi tujuan ekspor listrik dari sumber EBT tersebut. Kemungkinan salah satu importirnya adalah Singapura. Hal tersebut dapat dilihat dari asal Sunseap Group sebagai perusahaan penyedia energi bersih di Singapura.
Baca Juga
Ekspor yang mencapai 300 MW melalui transmisi bawah laut 400kV itu dinilai memerlukan sinergi, serta dukungan, baik regulasi maupun penguatan kerja sama pengelolaan aset daerah.
“Sunseap sebagai Joint venture harus mampu penuhi tanggung jawabnya, mulai dari berbagai persyaratan sebagai importir/eksportir listrik, lisensi/perizinan, partisipasi dalam pasar grosir listrik internasional, hingga menyusun mekanisme komersial yang menguntungkan kedua pihak,” katanya.
Selain itu, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, PLN, serta pemerintah daerah diharapkan telah memiliki sistem bisnis mumpuni. Tujuannya agar dapat mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT.
Kemudian, Isu-isu seperti land clearance dan luasan permukaan waduk harus diterapkan berdasar pada perundangan saat ini. Masalah tersebut mesti diselesaikan untuk menjadi lokasi proyek.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mengatakan bahwa besarnya potensi tenaga surya Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kedaulatan energi.
“Sebagai bagian dari Program Strategis Nasional ESDM, kami mencermati regulasi kedua negara terkait pemenuhan listrik dalam negeri sebelum di ekspor,” katanya.
Setali tiga uang, Direktur Mega Proyek PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdwiharto menilai bahwa Indonesia perlu memaksimalkan kebutuhan permintaan listrik. Apalagi pasar ekspor merupakan salah satu bisnis menjanjikan.
“Pasar [listrik] ekspor begitu besar sehingga kita harus terlibat di dalamnya. Kita perlu siapkan aspek teknis dan mekanisme bisnisnya,” terangnya.
Di sisi lain, Deputi Basilio menjelaskan bahwa kesiapan Indonesia bersaing dalam pasar ekspor listrik terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dia berharap, pasokan listrik lain dapat dibangun di seluruh wilayah di Indonesia, seperti di Sumatera dan Nusa Tenggara.
Untuk mendukung rencana itu, dia merasa penting seluruh kementerian dan lembaga selurus dengan proses investasi murni yang tidak menggunakan APBN.
Basilio juga menekankan, pentingnya komunikasi dan sinergitas kementerian lembaga terkait untuk mewujudkan Indonesia menjadi lead-by example untuk pemanfaatan energi terbarukan yang maksimal dan merealisasikan kedaulatan energi.
