Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menetapkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022 sebesar Rp868,019 triliun, sama dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya Agustus silam.
Defisit APBN 2022 tersebut ditetapkan dalam rapat kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), dan Gubernur Bank Indonesia pada Selasa (28/9/2021). Rapat itu memiliki agenda pembicaraan tingkat I atau pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)APBN 2022.
Anggota Banggar DPR Bobby Adhityo Rizaldi menjelaskan bahwa kebijakan fiskal pada tahun depan masih akan bersifat countercyclical yang ekspansif. Tujuannya untuk menstimulasi perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan, dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Atas dasar itu, Banggar DPR menyepakati defisit APBN 2022 adalah sekitar 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan asumsi PDB Rp17.897 triliun. Penetapan defisit itu merespons dinamika perekonomian, sekaligus untuk mengakselerasi penanganan pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Sejalan dengan hal tersebut, defisit APBN 2022 telah disepakati sebesar Rp868,019 triliun," ujar Bobby pada Selasa (28/9/2021).
Defisit anggaran 2022 itu tercatat lebih kecil dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp1.006,38 triliun. Pada tahun ini, defisit anggaran tercatat sebesar 5,7 persen dari PDB.
Baca Juga
Banggar DPR mematok target pendapatan negara sebesar Rp1.846,14 triliun, dengan target belanja negara sebesar Rp2,714,16 triliun. Target itu ditetapkan agar reformasi struktural dan konsolidasi fiskal dapat tercipta.
"Mendorong kembali defisit maksimal 3 persen terhadap PDB mulai pada 2023, yang disertai reformasi fiskal untuk memelihara keberlanjutan fiskal jangka menengah–panjang," ujar Bobby.
"Kenaikan target penerimaan perpajakan tersebut didapatkan dari hasil optimalisasi penerimaan pajak sebesar Rp2,07 triliun dan hasil optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp1 triliun," ujar Bobby pada Selasa (28/9/2021).
Sebelumnya, dalam pembacaan Rancangan APBN (RAPBN) 2022, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah merencanakan defisit anggaran 4,85 persen terhadap PDB, atau setara dengan Rp868 triliun. Dia pun menyampaikan rencana untuk menarik defisit anggaran kembali ke angka 3 persen.
“Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen terhadap PDB,” ujar Jokowi pada Senin (16/8/2021).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah menyetujui defisit anggaran dan berbagai masukan dari DPR terkait pengelolaan uang negara tahun depan. Dia pun sepakat agar RUU APBN dibawa ke pembahasan tingkat II, yakni dalam Sidang Paripurna DPR.
"Pemerintah sepakat untuk dapat meneruskan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2022 pada Sidang Paripurna DPR," ujar Sri Mulyani pada Selasa (28/9/2021).
