Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan data penerima bantuan pemerintah tidak tersedia dengan baik. Hal itu menyebabkan tumpang tindih penerima bantuan hingga tidak tepat sasaran.
Menurut Suharso, sengkarut data penerima bantuan sosial (bansos) berakar dari data kependudukan yang bermasalah. "Karena data kependudukan menjadi basis dan platform untuk semua pelayanan publik. Bahakn untuk tax payer, para beneficiary [peneriman manfaat] baik dari pemerintah atau tidak," jelasnya pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/9/2021).
Suharso mengatakan kondisi ini semakin memperburuk keadaan saat terjadinya pandemi Covid-19. Pasalnya, skema perlindungan sosial ditingkatkan oleh pemerintah lebih banyak dari sebelum terjadinya pandemi.
Sebelum pandemi, skema perlindungan sosial disalurkan melalui 4 (empat) program bantuan utama yaitu Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam paparannya, Suharso menjelaskan bahwa keluarga penerima bantuan yaitu keluarga miskin, mendapatkan rata-rata 2 program saja.
Namun, dengan adanya pandemi, pemerintah menambah berbagai macam bantuan mulai dari Bantuan Subsidi Upah (BSU) sampai Kartu Prakerja. Sehingga, total bantuan mencapai 14 macam bantuan.
Dengan ketersediaan data yang tidak akurat dan efektif, Suharso menyebut ada penerima manfaat yang mendapatkan hingga empat bantuan sekaligus. Bahkan, ada warga yang bukan masuk dalam kategori masyarakat miskin, malah menerima bantuan sosial saat pandemi Covid-19.
"Saya bisa sampaikan Eselon I kami di Bappenas mendapatkan bantuan sembako. Hebat juga. Datanya bagus sekali hingga Eselon I bisa dapat [bantuan] juga. Ini karena datanya mungkin tidak diperbarui," ujarnya sambil berkelakar.
Oleh sebab itu, kini Kementerian Sosial tengah memperbaiki akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk perbaikan target pada tahun 2022 mendatang. Cross-check akurasi DTKS nantinya bisa dilakukan pada saat Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di September 2022.
Suharso menyatakan bahwa kementeriannya berharap agar program-program perlindungan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan, ke depannya bisa diringkas menjadi 4 program.
"Bappenas ke depan sebenarnya berharap seluruh program yang ada ini bisa di-concise hanya kembali ke 4, dan nilainya bisa lebih masuk akal untuk hari ini kira-kira menjadi sekitar Rp1 juta per bulan. Hari ini rata-rata itu Rp485.000 per bulan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
