Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia akan menjabat sebagai Presidensi Group of 20 atau G20 2022, sehingga pertemuan pada tahun depan akan berlangsung di Tanah Air. Terdapat enam tantangan global yang akan menjadi pembahasan negara-negara dengan perekonomian terkuat di dunia itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa melalui momentum pertemuan G20, Indonesia akan mengajak para pemimpin dunia untuk mengupayakan percepatan pemulihan ekonomi global dari dampak pandemi Covid-19. Sejumlah pembahasan akan bergulir dalam pertemuan sepanjang 2022 itu.
Negara-negara G20 memandang adanya enam tantangan global yang perlu dibahas dalam pertemuan dan ditangani. Pertama, berkaitan dengan penanganan krisis yang muncul akibat Covid-19, negara-negara G20 akan membahas strategi percepatan pemulihan ekonomi dan sejumlah inisiatif.
Kedua, adalah mengenai arsitektur keuangan internasional. Menurut Sri Mulyani, negara-negara G20 akan berupaya menstabilkan dan mereformasi keuangan global, terutama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan internasional.
“Dan adanya upaya menciptakan tata kelola, sustainabilitas pengelolaan utang, dan transparansi pinjaman di semua negara, terutama di negara miskin yang mendapatkan dana dari berbagai pihak,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Menuju Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 yang berlangsung pada Selasa (14/9/2021) malam.
Ketiga, mengenai perdagangan internasional yang mencakup upaya pemulihan perdagangan dan reformasi Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO). Menurut Sri, pembahasan reformasi WTO sudah muncul sejak Presidensi G20 Arab Saudi, yakni melalui inisiatif Riyadh.
Keempat, adalah mengenai pengembangan infrastruktur, terutama dari aspek keuangan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa negara-negara G20 akan membahas bagaimana prinsip investasi infrastruktur yang berkualitas dan upaya membentuk global infrastructure hub.
Kelima, mengenai perpajakan internasional. “Terutama membahas bagaimana negara-negara saling bersaing sehingga menimbulkan praktik yang merugikan basis pajak di negara tersebut, maka kemudian dibuat inisiatif agar semua negara bisa menjalankan suatu koordinasi yang memproteksi atau melindungi apa yang disebut basis pajak dari suatu perekonomian atau negara,” ujar Sri.
Keenam, adalah mengenai penguatan kemitraan global (global partnership), yakni bagaimana negara-negara di dunia dapat bersama-sama membantu negara miskin.
Di dalam Presidensi Indonesia, isu kemitraan global menjadi salah satu topik yang akan didorong, terutama upaya membantu negara-negara miskin di Afrika.
“Indonesia akan terus menjaga kepentingan kita dan negara-negara berkembang, agar melihat perkembangan dunia kita tidak dirugikan tapi mendapatkan manfaat yang maksimal, baik di ekonomi maupun perpajakan,” ujar Sri Mulyani.
