Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta jumlah dana desa pada APBN 2022 tidak mengalami penurunan, yakni tetap pada posisi Rp72 Triliun.
Adapun, wacana penurunan jumlah anggaran untuk dana desa dari Rp72 Triliun pada 2021 menjadi Rp68 Triliun pada 2022 ini, masih menjadi pembahasan di DPR RI.
“Kita berharap [jumlah dana desa 2022] kembali ke Rp72 Triliun,” ujar Abdul pada webinar, seperti yang dikutip dari siaran pers, Selasa (7/9/2021).
Abdul mengakui bahwa wacana dilakukannya refocusing dana desa baru terjadi saat ini, di tengah telah dilakukannya refocusing anggaran di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah selama masa pandemi Covid-19.
Meski demikian, dia tetap berharap jumlah dana desa tahun depan tidak mengalami penurunan, hingga sekitar Rp4 triliun.
“Mudah-mudahan lontaran wacana ini nanti tidak muncul benaran. Sehingga tetap kembali, paling tidak tetap Rp72 Triliun untuk desa dengan jumlah 74.961, sedikit bertambah dari tahun 2019 jumlah desanya sebanyak 74.953 desa,” tuturnya.
Baca Juga
Meski demikian, Abdul menilai penurunan jumlah dana desa menjadi Rp68 triliun tidak akan berdampak signifikan terhadap perkembangan pembangunan desa.
Pasalnya, program/kegiatan yang berkaitan dengan target pengentasan kemiskikan ekstrem pada 2024 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan memberikan suntikan anggaran yang signifikan terhadap desa.
“Kalau toh tetap pada Rp68 Triliun, kami masih sangat optimis. Karena ini adalah angka yang dikelola oleh desa secara langsung, tapi kalau intervensi [anggaran lain] akan tetap banyak. Tinggal bagaimana agar anggaran tidak overlapping,” ujarnya.
Di sisi lain Abdul mengatakan dana desa sejak 2020 digunakan untuk membantu menangani pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, prioritas dana desa digunakan untuk program Desa Aman Covid-19; Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa; dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
“Prioritas utama desa aman Covid-19, BLT, dan PKTD. Baru selebihnya bisa dipakai untuk program yang lain. Ini prioritas selama 2020-2021,” ungkapnya.
Adapun, Presiden Jokowi sebelumnya sudah mensinyalkan adanya penurunan anggaran dana desa pada APBN 2022. Hal itu terlihat dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022 yang dianggarkan sebesar Rp770,4 triliun.
Secara rinci, anggaran TKDD 2022 dibagi ke transfer ke daerah sebesar Rp702,4 triliun, dan dana desa sebesar Rp68 triliun.
Jumlah yang dianggarkan pada RAPBN 2020 itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan outlook tahun 2021 yaitu lebih tinggi sebesar Rp141,3 miliar atau 0,02 persen.
"Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana direncanakan sebesar Rp770,4 triliun,” tutur Presiden Jokowi di hadapan anggota parlemen RI, Senin (16/8/2021).
