Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp100,5 triliun untuk Tahun Anggaran 2022.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR yang termasuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) itu akan segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
“Komisi V masih punya alokasi waktu dari 17–22 September 2021 untuk melakukan penyesuaian anggaran mitra kerja Komisi V, dan melakukan sinkronisasi terhadap rincian program, serta alokasi anggaran dalam RAPBN 2022,” ujarnya dalam RDP Komisi V dengan Kementerian PUPR, Senin (6/9/2021).
Dengan begitu, hingga akhir September 2021, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR masih memiliki waktu untuk melakukan komunikasi dan sinkronisasi anggaran lanjut jika dipandang perlu dilakukan.
“Artinya kalau komisi perlu maka kami akan menyurati kembali kementerian dan lembaga untuk mengadakan rapat lebih lanjut sebelum 30 September 2021,” tuturnya.
Adapun alokasi rincian anggaran RAPBN 2022 untuk Kementerian PUPR yakni :
Sekretariat Jenderal Rp641,77 miliar,
Inspektorat Jenderal Rp101,7 miliar,
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Rp39,70 triliun,
Ditjen Sumber Daya Air Rp41,23 triliun,
Ditjen Cipta Karya Rp12,51 triliun,
Ditjen Perumahan Rp5 triliun,
Ditjen Bina Konstruksi Rp600 miliar,
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp212,8 miliar,
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp400 miliar,
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp197,5 miliar.
