Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus melanjutkan sejumlah program perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan berkualitas.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa hingga kini masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian layak huni dan berkualitas. Untuk itu, pihaknya akan mendorong Program Sejuta Rumah (PSR) untuk menyediakan hunian, sekaligus memberikan pelayanan terkait perumahan yang baik kepada masyarakat.
“Masih ada rakyat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni. Jangan lupa bahwa mereka merupakan bagian dari perhatian pemerintah untuk menyediakan perumahan,” ujarnya dalam sambutan pengarahan pada Puncak Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2021 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Basuki menuturkan, pandemi Covid-19 membuat sebagian besar masyarakat lebih banyak melakukan aktivitasnya di rumah untuk menghindari paparan virus itu. Hal itu membuat rumah layak huni menjadi penting untuk masyarakat.
Meski begitu, kata dia, hingga kini masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, sehingga memerlukan intervensi pemerintah melalui penyaluran pembangunan dengan APBN.
“Masih ada lagi bagian rakyat kita di bawah yang perlu dilayani melalui APBN. Hal itu bisa dilaksanakan melalui pembangunan rumah susun, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta dukungan perbankan dan pengembang perumahan,” ujarnya.
Untuk mendukung penyediaan perumahan di Indonesia tahun depan, Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp5 triliun untuk membangun hunian bagi masyarakat melalui Direktorat Jenderal Perumahan. Pemerintah juga telah mengalokasikan Rp28,2 triliun untuk pembiayaan perumahaan bersubsidi.
“Kami alokasikan dana APBN Rp5 triliun untuk mendorong pembangunan rumah, dan Rp28,2 triliun untuk pembiayaan perumahan melalui kerja sama dengan bank penyalur kredit bersubsidi, seperti BTN, BPD, BRI, dan bank swasta nasional lainnya, serta BP Tapera,” ucapnya.
Berbagai program, seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penyaluran bantuan prasarana , sarana dan utilitas rumah bersubsidi, kredit pemilikan rumah bersubsidi, serta dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta melalui CSR juga terus dilaksanakan.
Kebijakan di sektor perumahan juga terus dipermudah dengan penyederhanaan pengusulan bantuan perumahan melalui aplikasi Sistem Bantuan Perumahan (Sibaru).
“25 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional agar komunitas perumahan Indonesia bisa lebih semangat membangun rumah untuk rakyat Indonesia,” tutur Basuki.
