Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021. Namun kali ini, sejumlah daerah di Pulau Jawa termasuk Jabodetabek ditetapkan sebagai kawasan PPKM Level 3.
Meski begitu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menegaskan bahwa syarat naik Kereta Api Jarak Jauh dan KA Lokal selama periode 24-30 Agustus 2021 masih belum berubah.
VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan aturan perjalanan KAI masih mengacu pada SE Kemenhub No 58/2021 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 No 17/2021.
"Dimana syarat naik KA Jarak Jauh untuk level 3 dan level 4 tetap sama dan untuk penggunaan Surat Tugas atau sejenisnya bagi KA Lokal masih diberlakukan," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (24/8/2021).
Joni memerinci selama periode tersebut, calon penumpang KA Jarak Jauh masih wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama.
Sementara itu bagi pelanggan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
Baca Juga
Calon penumpang, lanjutnya, juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam atau Rapid Test Antigen maksimal 1x24 jam sebelum jadwal keberangkatan.
"Pelanggan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan," tegas Joni.
Lebih lanjut berkaitan dengan perjalanan yang menggunakan KA Lokal, Joni menyebut calon penumpang tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen. Namun akan dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen secara acak kepada para pelanggan di stasiun.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa KA Lokal hanya berlaku bagi pekerja di Sektor Esensial dan Sektor Kritikal yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau Surat Tugas dari pimpinan perusahaan.
“Syarat menggunakan KA Jarak Jauh dan KA Lokal sejauh ini masih tetap belum ada perubahan. Namun, kami siap mengikuti jika ada perubahan ketentuan dari pemerintah,” pungkasnya.
