Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi yang membahayakan ketahanan pangan dunia diperkirakan memukul mundur target pemberantasan kelaparan pada 2030. Namun, dengan upaya kolektif dan cepat, ada harapan bahwa dunia kembali ke jalurnya untuk mencapai tujuan itu.
Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Qu Dongyu mengungkapkan optimismenya dalam pertemuan tingkat menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tentang ketahanan pangan pada 19 Agustus 2021.
Dia mengatakan, terlepas dari tantangan tambahan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, pengentasan kelaparan yang menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) pada 2030 dapat dicapai dengan keseimbangan intervensi yang tepat. Qu menyoroti prioritas strategis dalam misi untuk membalikkan tren kerawanan pangan yang berkembang.
"Pertumbuhan di sektor pertanian merupakan sektor yang paling signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan secara efektif di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah," kat Qu dalam keterangan tertulisnya.
Program Pangan Dunia di bawah PBB, pada Juli lalu memperkirakan kerawanan pangan global pada 2020 telah mencapai level tertinggi dalam 15 tahun, karena hilangnya pendapatan membuat diet sehat tak terjangkau oleh sekitar sepersepuluh dari populasi global.
Tahun ini kondisinya diperkirakan memburuk karena inflasi komoditas dan rantai pasokan yang terganggu melonjakkan harga pangan dunia ke level tertinggi dalam hampir satu dekade, terutama berita buruk bagi negara-negara miskin yang bergantung pada impor pangan.
Baca Juga
Sementara itu, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan kelaparan global akan melonjak sekitar sepertiga tahun ini. Dilansir Bloomberg, Minggu (22/8/2021), penilaian tahunan Departemen Ketahanan Pangan di 76 negara berpenghasilan menengah dan rendah memperkirakan tambahan 291 juta orang di negara-negara tersebut tidak akan mendapat cukup makanan pada 2021.
Secara keseluruhan, 1,2 miliar orang di 76 negara yang tercakup dalam laporan USDA akan rawan pangan tahun ini. Sebelum pandemi, USDA memperkirakan 761 juta orang, atau kurang dari 20 persen dari populasi itu, termasuk dalam kategori di negara-negara tersebut.
Sebagian besar orang yang diperkirakan USDA akan jatuh ke dalam kerawanan pangan tahun ini berada di Asia, yang menyumbang 72 persen dari peningkatan tersebut. Bangladesh, India, Pakistan, dan Indonesia akan mengalami lonjakan besar dalam jumlah orang tanpa makanan yang cukup, menurut laporan tersebut. Afrika Sub-Sahara menyumbang 21 persen dari peningkatan global orang kurang gizi.
Yaman, Zimbabwe dan Kongo diproyeksikan memiliki prevalensi kelaparan tertinggi, dengan lebih dari 80 persen populasi di masing-masing negara tidak dapat cukup makan. Pendorong utama meningkatnya kerawanan pangan adalah penurunan pendapatan yang terus-menerus di negara-negara tersebut dibandingkan dengan tingkat prapandemi.
"Kelaparan seharusnya dimasukkan dalam sejarah, tetapi di banyak negara, kelaparan muncul lagi. Jutaan anak masih berjuang untuk mengakses makanan bergizi dan aman yang mereka butuhkan untuk tumbuh, belajar, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka," kata Direktur Eksekutif Unicef Henrietta Fore.
Di AS, meningkatnya risiko kelaparan akibat kehilangan pekerjaan mendorong pemerintahan Joe Biden menaikkan manfaat kupon makanan dalam jangka panjang kepada warganya.
Manfaat rata-rata pada Oktober akan naik lebih dari 25 persen dari tingkat prapandemi untuk 42 juta orang dalam program Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).
Peningkatan tersebut berarti bahwa tunjangan bulanan rata-rata akan naik US$36 per orang dari US$121. Menteri Pertanian Tom Vilsack mengatakan peningkatan ini juga berarti kenaikan biaya sekitar $20 miliar per tahun untuk program tersebut.
"Tiba-tiba kami menemukan keluarga yang membutuhkan SNAP atau membutuhkan sistem bank makanan yang tidak pernah terpikir bahwa mereka akan dihadapkan dengan situasi itu," ujar Vilsack.
Sementara itu, di negara-negara paling rentan, Qu Dongyu mendorong peningkatan investasi di bidang pertanian. Menjamin investasi tambahan di bidang pertanian, dalam strategi pembangunan nasional, serta inisiatif bilateral dan multilateral, sangat penting mengingat kontribusinya sekitar 8 persen dari ukuran pasar pangan dunia.
Investasi tambahan ini harus ditargetkan untuk negara-negara yang paling membutuhkan dan memfokuskan sumber daya pada investasi yang berdampak.
Dia juga menekankan, efisiensi dan inovasi seringkali menjadi satu-satunya jalan ke depan. Intervensi yang tepat untuk menjadi pendekatan holistik, antara lain, insentif konsumen, penggunaan kembali subsidi untuk penelitian dan pengembangan, teknologi digital dan hijau, investasi peningkatan rantai nilai seperti irigasi untuk petani kecil, dan pemangkasan pemborosan pangan.
Selain itu, perdagangan internasional harus tetap terbukadan jaring pengaman bagi orang-orang yang paling rentan harus tersedia.
Qu menekankan perlunya berpikir dan bertindak melampaui batas-batas sektoral. Pendekatan sistematis yang dapat menghasilkan solusi berkisar dari pendekatan teritorial hingga pendekatan ekosistem, pendekatan yang memberdayakan perempuan dan yang mendukung sistem pertanian pangan Masyarakat Adat, dan mengatasi kondisi krisis yang berkepanjangan.
"Menjelang KTT Sistem Pangan PBB 2021, perhatian kami difokuskan pada pengembangan koalisi yang mampu mendorong solusi untuk mengatasi tantangan dalam mencapai SDG," ujarnya.
