Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran untuk proyek infrastruktur tahun depan akan mencapai Rp348,8 triliun. Angka tersebut lebih besar lebih dari tiga kali lipat dari pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2022 yang senilai Rp100,45 triliun.
Dengan kata lain, anggaran infrastruktur untuk tahun depan yang diumumkan Kepala Negara lebih besar 247,23 persen dari pagu indikatif Kementerian PUPR yang disampaikan ke Komisi V DPR medio 2021 lalu.
Selain itu, anggaran tersebut juga lebih besar 98,18 persen dari pagu indikatif yang diajukan Kementerian PUPR untuk TA 2022 senilai Rp176 triliun.
Namun demikian, anggaran infrastruktur pada tahun depan tercatat menyusut 15,74 persen dari anggaran infrastruktur tahun ini senilai Rp414 triliun.
“Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar," katanya di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Secara umum, Presiden Widodo menekankan ada tiga sektor yang akan jadi lima fokus pembangunan, yakni pelayanan dasar, konektivitas, energi, pangan, dan akses teknologi informasi dan komunikasi.
Setidaknya akan ada tiga sektor yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR, yakni pelayanan dasar (air minum, air irigasi, dan fasilitas permukiman), konektivitas (konstruksi jalan tol dan jalan nasional), dan pangan (food estate).
Pada bidang air minum, rendahnya pagu indikatif Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebesar 110 liter per detik. Sementara itu, target perluasan sambungan rumah (SR) bertambah 235.225 SR.
Pendanaan SPAM baru pada 2022 akan berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri. SPAM baru tersebut adalah SPAM Huntap Tondo 1, SPAM Huntap Tondo 2, SPAM Huntap Talise, SPAM Huntap Pombewe, SPAM IKK Barombong, dan SPAM Regional Wosusokas.
Adapun, perluasan SR akan dilakukan dengan cara perluasan SPAM sebanyak 12.800 SR, optimalisasi SPAM sekitar 12.025 SR, dan SPAM berbasis.
Sementara itu, program konektivitas darat pada 2022 akan dilakukan dengan tiga jalur, yakni pembangunan sembilan ruas jalan nasional bukan tol sepanjang 239 kilometer, preservasi dan peningkatan struktur pada 25 ruas jalan sepanjang 2.230 kilometer, dan penanganan mendesak dan tanggap darurat.
Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR menyatakan bahwa kegiatan baru yang akan dilakukan pada tahun depan hanya seputar pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dan penggantian jembatan.
Kegiatan tersebut termasuk dalam program kegiatan wajib tidak terikat senilai Rp19,28 triliun atau 51,68 persen dari total pagu indikatif Ditjen Bina Marga.
Ditjen Bina Marga memiliki dua target utama pada 2024, yakni pengoperasian jalan tol sepanjang 4.630,25 kilometer dan persentase kemantapan jalan nasional di level 97 persen.
Adapun, realisasi pengoperasian jalan tol hingga awal 2021 baru mencapai 2.342,42 kilometer, sedangkan persentase kemantapan jalan nasional berada di posisi 91,27 persen atau sepanjang 47.017 kilometer.
