Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan yang signifikan pada Juli 2021 seiring dengan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Indeks Keyakinan Konsumen tercatat turun ke zona pesimis menjadi 80,2, setelah selama 3 bulan berturut-turut berada pada zona optimis sejak April hingga Juni 2021.
Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan penurunan keyakinan konsumen disebabkan oleh masyarakat kelas menengah dan atas yang menahan belanja pada periode tersebut.
Sementara itu, daya beli masyarakat kelas bawah tertekan karena penurunan pendapatan selama PPKM darurat, juga tidak semua masyarakat di kelompok ini mendapat bantuan pemerintah.
Menurutnya, peningkatan IKK pada Agustus akan sangat bergantung pada pelonggaran PPKM level 3-4 dan pengendalian pandemi Covid-19. Dia pun memperkirakan, perekonomian pada kuartal III/2021 berpotensi kembali terkontraksi, pada kisaran -2 persen.
“Proyeksi IKK di Agustus bergantung pada kapan PPKM dilonggarkan dan pengendalian pandemi karena uncertainty masih tinggi sepanjang Agustus,” katanya kepada Bisnis, Senin (9/8/2021).
Baca Juga
Dia mengatakan, pemerintah telah melanjutkan pemberian sejumlah insentif, seperti penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) untuk pembelian mobil dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk pembelian rumah.
Namun kedua insentif tersebut tidak akan cukup untuk mengungkit konsumsi masyarakat di kuartal kedua tahun ini. Hambatan mobilitas antardaerah diperkirakan akan menjadi faktor penghambat utama sektor properti. Di samping itu, perbankan juga masih cenderung selektif memilih calon debitur kredit pemilikan rumah (KPR) dikarenakan risiko yang masih tinggi.
“Insentif PPnBM mobil sempat menopang penjualan pada kuartal II karena mobilitas saat itu sedang longgar. Untuk PPN DTP rumah kendala ada pada terbatasnya negosiasi atau transaksi pembelian rumah secara fisik. Sebagian besar konsumen properti perlu cek lokasi atau memperoleh detail informasi properti sebelum pembelian,” jelasnya.
Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, menurut Bhima pemerintah perlu menambah pemberian bansos tunai minimal Rp1 juta-Rp1,5 juta per keluarga penerima. Bantuan pun perlu ditambah menjadi 15-25 juta keluarga penerima bantuan.
Di samping itu, untuk dunia usaha, pemerintah juga dinilai perlu memberikan bantuan uang sewa untuk pengusaha kecil di pusat perbelanjaan, minimum 30 hingga 40 persen dari biaya sewa selama satu bulan hingga Agustus.
“Bagi UMKM yang beralih ke jual beli online, pemerintah juga bisa sediakan subsidi internet gratis 1 GB [gigabyte] per pengusaha di jam sibuk jam 8-6 sore,” katanya.
Dia menambahkan, pemberian subsidi ongkos kirim juga diperlukan bagi produk lokal di marketplace, serta perpanjangan restrukturisasi pinjaman bagi pelaku usaha UMKM yang kesulitan membayar cicilan pokok dan bunga.
