Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau meminta lima hal kepada operator Blok Rokan yang baru yaitu PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mendorong manfaat pengelolaan blok migas tersebut bagi masyarakat Riau.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan ada lima permintaan pemda. Pertama, yaitu PHR harus berkomitmen untuk berkontribusi positif bagi pendapatan nasional dan daerah dengan biaya operasional yang efisien.
"Kedua, BUMD berhak atas 10 persen participating interest atau PI, berdasarkan keputusan Menteri ESDM. Kami berharap penyerahan PI bagi daerah dapat dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan," ujarnya dalam siaran virtual alih kelola Wilayah Kerja Rokan, Minggu (8/8/2021) malam.
Ketiga, PHR harus melibatkan partisipasi perusahaan lokal di bidang jasa dan tenaga kerja serta BUMD dan diberikan peluang seluas-luasnya.
Keempat, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari PHR agar dilakukan dengan sinergi Pemda serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. PHR juga diminta melibatkan akademisi dan perguruan tinggi setempat.
Kelima, PHR harus berkomitmen menyelesaikan masalah lahan terkontaminasi dengan koordinasi bersama pemda dan pihak terkait, dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Baca Juga
Adapun, Blok Rokan mulai dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan pada 9 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB, dan diserahkan dari operator sebelumnya yaitu PT CPI.
