Bisnis.com, JJAKARTA - Pelaku usaha menyambut baik kebijakan relaksasi pembayaran cukai bulanan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Penghantar Nikotin Indonesia (Appnindo) Roy Lefrans menyampaikan, pengusaha telah mulai memanfaatkan kebijakan relaksasi pembayaran cukai tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini turut membantu menjaga arus kas perusahaan saat pandemi. Terlebih, sebagian besar pelaku usaha HPTL umumnya adalah UMKM.
Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut tidak serta merta dapat mendorong pemesanan cukai dari pelaku HPTL. Pasalnya, penjualan produk-produk HPTL memang tengah lesu.
Sampai semester I-2021 penjualan HPTL menurun sampai 50 persen, sementara sampai akhir tahun penurunan penjualan diperkirakan mencapai 30 persen.
“Karena kondisi penjualannya memang sedang lesu, toko-toko banyak yang tutup permanen, sehingga produsen mengurangi produksi dan memesan pita cukai dengan jumlah terbatas,” ungkap Roy, Senin (9/8/2021).
Baca Juga
Kebijakan lain yang saat ini juga dibutuhkan guna mendukung industry hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) adalah kebijakan untuk mempertahankan beban cukai agar tidak memberatkan industri maupun konsumen pada tahun depan.
Hal itu bertujuan menjaga daya beli dan mendorong penjualan. Dengan demikian, produsen dapat kembali meningkatkan produksi dan memesan pita cukai dengan jumlah yang lebih besar.
“Diharapkan pemerintah mempertimbangkan keseimbangan antara kontribusi industri HPTL terhadap negara, dan menjaga keberlangsungan industrinya sendiri, mengingat industri HPTL masih sangat baru dan memiliki potensi besar," katanya.
Sebagaimana diketahui, penurunan kinerja industri ritel yang terpukul akibat pandemi diperkirakan turut berdampak pada penerimaan negara, baik dari pajak maupun cukai.
Industri hasil produk tembakau lainnya (HPTL) yang sebagian besar mengandalkan penjualan dari toko ritel menjadi salah satu yang kontribusi cukainya diperkirakan juga menurun pada tahun ini, sebagaimana tergambar dari realisasi penerimaan cukai HPTL sampai semester I-2021.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, sampai dengan semester I-2021, realisasi cukai HPTL hanya Rp 298 miliar. Perolehan tersebut turun sebesar 28 persen dibandingkan semester I-2020 yang senilai Rp415 miliar (yoy).
Tidak mengherankan, jika sampai akhir tahun ini, Askolani memperkirakan penerimaan cukai HPTL juga akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu.
“Sampai semester I, realisasi cukai HPTL turun 28 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara, sampai akhir 2021 diupayakan target penerimaan senilai Rp680 miliar,” ungkapnya pekan lalu.Oleh karena itu, agar tidak menurun tajam, Askolani berharap para pelaku industri HPTL dapat memanfaatkan kebijakan relaksasi pembayaran pita cukai melalui PMK 93/2021 yang memungkinan penundaan pembayaran pita cukai hingga 90 hari.
“Melalui PMK 93/2021 para pelaku usaha HPTL dapat memanfaatkan relaksasi pembayaran cukai bulanan sampai Oktober 2021,” kata Askolani.
Kebijakan relaksasi pembayaran cukai ini juga diharapkan dapat menjadi penopang pertumbuhan cukai hasil tembakau (CHT) yang ditargetkan mencapai Rp173 triliun tahun ini, tumbuh tipis 1,7 persen (yoy) dibandingkan realisasi tahun lalu senilai Rp170 triliun.
