Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan kebijakan penurunan emisi karbon memerlukan kerangka yang lengkap dan mendukung agar tidak menjadi kontraproduktif terhadap sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri.
Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat target emisi karbon netral tidak berarti bahwa hal tersebut dicapai dengan mengurangi aktivitas-aktivitas ekonomi seperti halnya eksplorasi dan produksi migas. Tetapi, lanjutnya, bagaimana seluruh pihak dapat mengurangi atau menetralkan (dampak emisi) karbon yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas tersebut.
Menurutnya, perusahaan migas global telah memasukkan parameter netralitas karbon sebagai salah satu faktor yang diperhitungkan dalam strategi dan portofolio investasinya di tingkat global.
Perusahaan migas global akan lebih selektif dan benar-benar mengalokasikan investasinya ke negara-negara yang tidak saja memberikan jaminan pengembalian investasi lebih tinggi, investor friendly, tetapi juga yang secara infrastruktur baik ekonomi dan nonekonomi sudah lebih siap untuk memfasilitasi kebijakan net zero carbon.
“Kata kuncinya bukan pada adanya kebijakan net zero carbon, tetapi pada seberapa kondusif dan kompetitif iklim investasi hulu migas kita sendiri untuk dapat menarik investasi eskplorasi dan produksi,” katanya seperti dikutip dalam keterangan resminya, Kamis (5/8/2021).
Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman menjelaskan target produksi 1 juta barel minyak bumi pada dasar masih belum dapat memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang.
Baca Juga
Untuk itu, sejumlah aktivitas mulai dari percepatan proses dari reserves menjadi produksi hingga eksplorasi sejumlah cekungan yang belum dieksplorasi guna menemukan sumber migas menjadi hal yang harus dilakukan segera.
"Maka dari itu, SKK Migas membuat rencana jangka panjang agar mampu mencapai target yang kami nilai tidak terlalu agresif," jelasnya.
Fatar mengaku untuk mencapai target tersebut memang penuh tantangan seperti investasi besar, regulasi tumpang tindih, stagnasi lifting migas sepanjang satu dekade terakhir, hingga pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi industri hulu migas.
Selain itu, industri migas mendapat tekanan dari adanya target penurunan emisi karbon atau gas rumah kaca hingga 29 persen pada 2030.
Alhasil, KKKS harus bisa menyeimbangkan antara target produksi dengan target penurunan emisi karbon sehingga dapat memenuhi persyaratan kebijakan dekarbonisasi. Usaha mencapai keseimbangan tersebut jelas membutuhkan upaya yang besar.
"Saat ini sebanyak 60 persen lapangan migas di Indonesia sudah mature, sehingga perlu biaya yang tinggi. Beberapa lapangan migas juga memproduksi karbon cukup tinggi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
