Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis realisasi proyek konstruksi bidang sungai dan pantai pada tahun ini akan mencapai 98 persen. Namun demikian, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini dinilai telah menghambat konstruksi di beberapa lokasi.
Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Bob Arthur Lambogia mengatakan bahwa seluruh proyek konstruksi pihaknya telah terhambat akibat PPKM. Pasalnya, jumlah tenaga kerja dan tenaga terampil konstruksi sungai dan pantai turun tajam.
“[PPKM telah] mengurangi tenaga terampil ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa karena pembatasan. Saya kira itu juga menjadi persoalan kami, tetapi kami senantiasa berusaha agar bisa kami tuntaskan untuk pekerjaan yang harus selesai pada 2021, sehingga prognosis kami bisa tercapai,” ucapnya pada Bisnis, Senin (26/7/2021).
Bob mendata, saat ini realisasi program sungai dan pantai telah mencapai 30—40 persen pada semester I/2021. Bob meramalkan angka tersebut akan menembus level 50 persen per Agustus 2021.
Walaupun ada pembatasan, Bob menyatakan, pihaknya akan tetap melakukan percepatan konstruksi pada beberapa proyek. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk mencapai target realisasi di level 98 persen pada akhir tahun.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya telah menyerap anggaran negara senilai Rp53,16 triliun pada semester I/2021. Dengan kata lain, anggaran yang sudah terserap dari total pagu mencapai 38,01 persen.
Basuki berujar, pihaknya akan menerapkan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis, tepat sasaran, dan efisien. Oleh karena itu, Basuki menganggarkan beberapa kegiatan di luar konstruksi infrastruktur.
Kegiatan yang dimaksud adalah pembuatan anggaran penanganan bencana senilai Rp11,14 triliun, kebutuhan pangan bencana Rp2,19 triliun, dan kebutuhan mendesak lainnya Rp8,95 triliun.
Selain itu, Basuki juga menganggarkan program Padat Karya Tunai (PKT) senilai Rp23,24 triliun dengan target serapan tenaga kerja 1,23 juta tenaga kerja.
