Bisnis.com, JAKARTA—Lembaga riset ekonomi bidang tambang dan energi Reforminer Institute menilai pemanfaatan panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kebutuhan devisa impor migas.
Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan, peningkatan harga minyak mentah dalam beberapa waktu terakhir berdampak terhadap meningkatnya nilai impor migas.
Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri melaporkan impor migas pada Juni 2021 meningkat sebesar 239,38 persen year on year (yoy). Konsekuensinya, kebutuhan devisa impor migas pada periode yang sama juga meningkat.
“Meningkatnya kebutuhan devisa impor migas berpotensi memberi dampak negatif terhadap perekonomian. Dari aspek moneter, berpotensi mendorong terjadinya defisit neraca dagang dan depresiasi nilai tukar rupiah. Untuk fiskal, berpotensi menambah kebutuhan anggaran subsidi di APBN. Sementara bagi sektor riil, berpotensi menurunkan daya saing barang dan jasa yang diproduksikan,” ujar Komaidi dalam laporan kajiannya, Minggu (25/7/2021).
Menurutnya, untuk menghemat kebutuhan devisa impor migas dalam jumlah yang signifikan dapat dilakukan dengan substitusi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
Berdasarkan data statistik PT PLN (Persero) 2020, saat ini kapasitas terpasang PLTD di Indonesia sebesar 5.407,04 megawatt (MW). Untuk membangkitkan 1 MW PLTD memerlukan sekitar 47,30 barel BBM per hari.
Karena itu, Indonesia memerlukan sekitar 93,34 juta barel BBM per tahun untuk memenuhi kebutuhan PLTD. Jika seluruh BBM diimpor, kebutuhan devisa impor migas untuk PLTD mencapai lebih dari US$6,53 miliar (asumsi harga minyak mentah US$70 per barel).
“Sebanyak 1.386,27 MW PLTD yang dikelola PLN tersebar di wilayah yang juga telah terdapat PLTP yang sudah beroperasi. Jika PLN mensubstitusi produksi listrik dari PLTD tersebut dengan menggunakan PLTP, negara akan mendapatkan penghematan devisa impor migas lebih dari US$1,67 miliar per tahun,” kata Komaidi.
Selain dapat mengurangi kebutuhan devisa impor migas, pemanfaatan dan pengusahaan panas bumi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di APBN, melalui pendapatan pengusahaan panas bumi, pendapatan iuran tetap panas bumi-eksplorasi, pendapatan iuran tetap panas bumi-operasi produksi, dan pendapatan iuran produksi/royalti panas bumi.
“Pengusahaan panas bumi juga memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah. Kontribusi sub-sektor panas bumi terhadap keuangan daerah diantaranya melalui transfer dana bagi hasil SDA panas bumi dan bonus produksi panas bumi,” tutur Komaidi.
