Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terkikis jika PPKM Darurat diperpanjang dari rencana awal 3-20 Juli 2021.
Senior Vice President Economist Bank Permata Josua Pardede memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 dapat menurun sebesar 0,5-0,8 persen persen dari asumsi dasar (baseline) jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021 dari periode awal 3-20 Juli 2021.
"Apabila PPKM darurat diputuskan untuk diperpanjang hingga akhir Juli dari jadwal awal hingga 20 Juli, maka diharapkan kasus COVID-19 akan lebih terkelola dan penurunan kasus akan lebih signifikan. Meskipun demikian, dampak dari perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli itu akan mendorong penurunan pertumbuhan PDB tahun 2021 sebesar 0,5-0,8 persen dari proyeksi baseline," kata Josua, mengutip Antara, Sabtu (17/7/2021).
Josua mengatakan keputusan pemerintah untuk memperpanjang atau tidak kebijakan PPKM Darurat akan sangat tergantung dengan perkembangan kasus harian COVID-19 selama periode 3-20 Juli 2021.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan, pemerintah memiliki rencana untuk kembali memperpanjang PPKM Darurat untuk periode yang lebih lama lagi setelah akhir Juli 2021, jika penularan kasus COVID-19 terus memburuk.
"Jika penanganan COVID-19 belum cukup optimal hingga akhir Juli, maka PPKM darurat berpotensi untuk diperpanjang lebih lama lagi sehingga akan berdampak pada perlambatan ekonomi yang lebih signifikan lagi pada tahun 2021 ini," ujar dia.
Baca Juga
Ketika PPKM darurat diterapkan pada 3-20 Juli 2021, Josua menuturkan, kebijakan tersebut telah membatasi laju dari pemulihan ekonomi.
Dia memproyeksikan dampak dari PPKM darurat periode 3-20 Juli 2021 akan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 sebesar 0,2-0,4 persen dari proyeksi dasar.
Adapun, sektor-sektor yang sangat terdampak dari kebijakan ini di antaranya adalah pariwisata, ritel, hingga transportasi udara.
Namun demikian, dampak PPKM darurat terhadap perekonomian tidak lebih dalam jika dibandingkan dengan dampak PSBB tahun 2020, karena beberapa sektor esensial yang diperbolahkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan.
Selain itu, akselerasi program vaksinasi dan penguatan kapasitas pengujian, pelacakan dan perawatan diharapkan akan membantu untuk melandaikan kasus harian, serta menekan kasus aktif COVID-19.
"Apabila pemerintah dapat melandaikan kasus harian COVID-19 nasional sesuai dengan jadwal awal yakni 3-20 Juli, maka pemulihan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat terealisasi," katanya.
Josua mengharapkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak dari PPKM darurat dapat membatasi dampak pembatasan sosial terhadap konsumsi masyarakat.
Upaya pemerintah tersebut di antaranya yaitu pergeseran (refocusing) anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), perpanjangan penyaluran bantuan sosial tunai (BST), perpanjangan stimulus listrik, percepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), serta percepatan penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.
"Di sisi lain, meskipun insentif usaha merupakan salah satu bagian yang dikurangi proporsinya untuk kesehatan dan bantuan sosial, pemerintah perlu mengakselerasi penyerapan dari insentif usaha di kuartal III 2021, agar pelaku usaha tidak terdampak lebih jauh dan untuk menghindari PHK yang signifikan. Program percepatan ini dapat menjadi alternatif dalam mendukung pelaku usaha pada PPKM darurat," ujar Josua.
Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan perpanjangan PPKM Darurat dapat mengoreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi khususnya di kuartal III/2021.
Meski demikian, jika dilihat dari penerapan PPKM Darurat yang telah berlangsung sekitar dua pekan ini, David melihat penurunan yang terjadi tidak separah jika dibandingkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu.
David lalu memperkirakan ekonomi pada kuartal III/2021 akan tumbuh di bawah 4 persen. Proyeksi tersebut dipangkas dari sebelumnya yaitu 4,5 untuk kuartal III/2021, sebelum adanya PPKM Darurat.
Dia menilai hal tersebut didorong oleh belanja kebutuhan primer dan sekunder yang masih relatif baik, terutama melalui e-commerce. Menurutnya, pembatasan seperti yang kini dilakukan tidak terlalu berpengaruh pada kegiatan ekonomi via daring (online).
“Tapi memang pasti ada pengaruh untuk belanja barang-barang tahan lama atau durable goods. Jadi, pasti ada koreksi untuk kuartal ke III. Kuartal II tidak akan signifikan terpengaruh, tapi [pertumbuhan ekonomi] kuartal III-nya yang akan di bawah ekspektasi,” jelas David kepada Bisnis, Jumat (16/7/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
