Bisnis.com, JAKARTA — Hampir sepekan setelah PPKM Darurat, jumlah pengguna kereta rel listrik (KRL) belum turun signigfikan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan perlu aturan tambahan yang semakin memperketat persyaratan perjalanan agar angka penurunan jumlah penumpang harian bisa ditekan.
"Untuk KRL Jabodetabek memang masih merupakan PR kita hingga kita diperlukan adanya aturan tambahan dengan menambah persyaratan untuk perjalanan sesuai dengan yang diatur dalam PPKM Darurat," katanya, Jumat (9/7/2021).
Dia menyebut, sejauh ini volume harian pengguna moda transportasi tersebut memang menurun. Namun penurunannya baru mencapai rata-rata 28 persen dan belum memenuhi target pemerintah yakni antara 30–50 persen.
Kendati demikian, bila berdasarkan jumlah penumpang pada jam puncak, menurut dia penurunannya sudah cukup signifikan. Pasalnya, secara keseluruhan di pelayanan KRL Jabodetabek pada jam puncak pagi sudah bisa menurun sampai ke 33 persen.
"Namun di stasiun-stasiun tertentu pada jam puncak pagi masih banyak yang jauh dibawah 30 persen. Tentunya karena rata-rata total 28 persen," sebutnya.
Oleh karenanya, dia menilai memang diperlukan aturan pengetatan tambahan sehingga jumlah penurunan tersebut bisa lebih ditekan lagi mendekati target yang diharapkan.
Lebih lanjut dia memerinci, selama PPKM Darurat, penurunan penumpang tidak hanya terjadi pada KRL Jabodetabek, melainkan hampir seluruh layanan kereta api.
Diantaranya, untuk kereta api antar kota karena memang banyak yang sudah dibatalkan, jumlah penumpang menurun sangat signifikan sekitar 71 persen. Terkait kereta lokal perkotaan seperti Bandung Raya dan Surabaya juga menurun cukup signifikan sampai ke 70 persen.
"KRL Jogja-Solo juga menurun cukup signifikan dari sebelum PPKM Darurat di hari yang sama sampai kemarin [8 Juli 2021] itu menurun sekitar 51 persen," tambah Zulfikri.
