Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Prof Zubairi Djoerban mendorong pemerintah pusat agar memperkuat pengawasan PPKM darurat dengan memastikan adanya kegiatan evaluasi dan monitoring harian atas pendisiplinan masyarakat yang ditegakkan.
Menurutnya, hal tersebut perlu diperkuat lantaran penerapan pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan sebelumnya dinilai tidak efektif dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Dengan demikian, perubahan kebijakan sehingga pengawasan menjadi lebih ketat disebut sebagai langkah yang tepat.
"Kita sekarang sedang menghadapi lonjakan kasus yang luar biasa, rumah sakit penuh, positivity rate tinggi, dan banyak yang meninggal karena Covid-19, tentunya harus ditangani dengan perubahan kebijakan. Sebab, kebijakan yang lalu tampaknya tidak bisa mengatasi masalah yang sekarang," ujar Zubairi, Kamis (1/7/2021).
Menurutnya, penerapan pembatasan mobilitas masyarakat sebelumnya sangat tidak maksimal dari segi implementasi. Tetapi, dengan peneraan PPKM darurat dari 3 - 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali, dia optimistis mampu mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air ke depannya.
Hanya saja, lanjut Zubair, hal yang menjadi catatan adalah pengawasan di lapangan yang seringkali tidak optimal. Misalnya, jelas Zubair, program vaksinasi yang sedang dikebut pemerintah justru tidak jarang menimbulkan kerumunan massa sehingga meningkatkan potensi penularan Covid-19.
Selain itu, potensi kerumunan juga masih kerap terjadi di transportasi umum yang mestinya diawasi secara lebih serius mengingat mobilitas masyarakat terpusat di fasilitas tersebut.
"Untuk itu, evaluasi diharapkan bisa dilakukan setiap hari. Setidaknya dilakukan terhadap positivity rate dan keterisian rumah sakit. Intinya, hal yang paling penting untuk diperkuat pada saat PPKM darurat ini adalah monitoring, evaluasi, dan pendisiplinan," tegasnya.
