Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan rencana pembukaan pariwisata Bali juga masih dalam tahap finalisasi.
Implementasi pembukaan Bali diakuinya akan sangat tergantung pada situasi pandemi Covid-19 di dalam maupun di luar negeri. Jika kondisinya tidak memungkinkan, Sandiaga menyebutkan bukan tidak mungkin kebijakan itu akan ditinjau kembali.
“Persiapan corridor-nya sudah berada di level 90 persen. Sedangkan, untuk penyiapan charter flight sebagai uji coba juga sudah memperlihatkan kemajuan yang signifikan, namun pencet tombolnya ini tergantung dari situasi Covid terkini. Jadi, kita memutuskan bahwa jika situasinya melandai baru kita akan finalkan dan jika belum melandai tentunya kita akan sesuaikan,” katanya, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (23/6/2021).
Kemudian, terkait dengan pembukaan pariwisata di Batam dan Bintan dalam lingkup travel corridor arrangement, Sandi mengemukakan rencana pembukaan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi setiap minggu.
Selain itu, Kemenparekraf juga melakukan koordinasi dan visitasi untuk melihat secara langsung kesiapan Batam dan Bintan, serta kebijakan Singapura sebagai negara yang menjadi target pasar. Pasalnya, faktor kesiapan bukan hanya dari pihak Indonesia (Batam dan Bintan), tetapi juga kesiapan dari pihak Singapura.
Syarat utama yang menjadi pra-kondisi adalah situasi pandemi di daerah harus terkendali mengacu pada standar World Health Organization. Untuk saat ini, kawasan pariwisata Lagoi lebih fleksibel untuk menjadi skala prioritas karena situasi pandemi yang terkendali dan memiliki grand design management visitor yang baik.
Sementara untuk kawasan pariwisata Nongsa di Batam, Kemenparekraf sedang menunggu situasi pandemi lebih terkendali. Untuk Batam dan Bintan, Kemenparekraf hanya menargetkan negara Singapura sebagai target pasarnya, sementara dengan Malaysia belum ditindaklanjuti.
Hingga saat ini Kementerian Luar Negeri sedang menyusun draf travel corridor arrangement dalam skala prioritas kawasan pariwisata Lagoi-Bintan untuk dibahas dengan pihak Singapura.
“Tentunya ini harus menyesuaikan dari segi keadaan pandemi yang terkendali. Dan kami berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk memfinalisasi. Kita harus mampu menebar harapan dan semangat, agar sektor parekraf di Kepulauan Riau khususnya di Batam-Bintan ini mampu untuk bertahan dengan beberapa kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” jelas Sandiaga.
